162 Bencana Terjadi di Jateng Awal 2026, Pemprov Perkuat Mitigasi hingga Penanganan Pascabencana
Pemprov Jawa Tengah mencatat 162 bencana sejak awal 2026. Banjir dan cuaca ekstrem mendominasi, sementara penanganan tanah bergerak dan mitigasi jadi fokus utama.
Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mencatat sebanyak 162 kejadian bencana sepanjang 1 Januari hingga 12 April 2026. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi kejadian di wilayah ini.
Data tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan, Pemprov Jateng berkomitmen memperkuat sistem penanggulangan bencana secara komprehensif, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
“Kami melakukan langkah-langkah strategis, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Taj Yasin.
Upaya yang dilakukan saat bencana antara lain penguatan logistik kebencanaan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat. Selain itu, peningkatan kapasitas daerah juga dilakukan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Pemprov Jateng juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana agar berjalan terpadu dan efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin turut menyoroti bencana tanah bergerak yang terjadi di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, bencana yang terjadi sejak awal Februari 2026 telah merusak ratusan rumah dan infrastruktur warga.
Sementara itu, di Kota Semarang, peristiwa serupa terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, pada periode Februari hingga April 2026.
Menurutnya, bencana tanah bergerak membutuhkan perhatian khusus karena berdampak langsung pada hilangnya tempat tinggal warga.
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan pihaknya akan membawa persoalan hunian bagi korban tanah bergerak ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” katanya.
Selain itu, pertemuan juga membahas upaya mitigasi lain, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Kabupaten Demak.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp2,76 triliun, sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku usaha mikro kecil (UMK) senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebesar Rp7,95 miliar. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
