Perkuat Ekonomi Lintas Pulau, Pemprov Kalteng dan Pemprov Jatim Teken MoU Misi Dagang 2026

PALANGKA RAYA – Hubungan dagang antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memasuki babak baru yang lebih strategis. 

‎Bukan sekedar seremoni biasa atau penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

Misi Dagang dan Investasi tahun 2026 yang digelar di M Bahalap Hotel, Kota Palangka Raya, pada Kamis (23/4/2026) ini, menjadi sinyal kuat percepatan pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.

‎Hal ini dirancang untuk memangkas hambatan distribusi dan memperluas pasar bagi produk unggulan lokal.

Fokus utamanya jelas yaitu, memastikan pelaku usaha di Kalteng dan Jatim bisa saling mengisi rantai pasok komoditas tanpa birokrasi yang berbelit.

‎Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa Kalteng tidak lagi melihat potensi daerah sebagai satu kesatuan yang umum, melainkan melalui pemetaan spesifik di tiga zona: Barat, Tengah, dan Timur.

Strategi ini diambil agar setiap daerah dengan keunggulan komparatifnya masing-masing bisa langsung 'berjodoh' dengan investor atau pembeli dari Jawa Timur.

‎"Kegiatan ini adalah instrumen untuk membuka akses pasar yang selama ini mungkin sulit dijangkau oleh pelaku usaha lokal. Kita ingin kemitraan ini saling menguntungkan secara nyata," ucap Agustiar.

‎Hal senada juga disampaikan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti pentingnya peningkatan daya saing produk melalui integrasi lintas sektor. 

‎"Kerja sama ini tidak hanya membuka keran akses pasar bagi produk UMKM Kalteng ke wilayah Jawa Timur yang memiliki daya beli tinggi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lewat kolaborasi di sektor perkebunan, hortikultura, hingga peternakan," kata Khofifah

‎Dengan melibatkan peran aktif BUMD serta asosiasi usaha seperti Kadin dan Iwapi, kesepakatan ini didorong untuk bergerak melampaui birokrasi/

Selain itu, jugamenciptakan hubungan business-to-business (B2B) yang konkret guna memastikan stabilitas stok komoditas dan peningkatan standar kualitas produk daerah di pasar nasional.

‎Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti di atas kertas. penanda tanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antar-instansi pemerintah dan badan usaha menjadi bukti bahwa ada target teknis yang ingin dicapai, terutama dalam memeratakan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah penyangga Kalteng. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.