Sektor Wisata Batu Mulai Tertekan, Kenaikan Energi Mulai Gerus Biaya Usaha

BATU – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan LPG non subsidi mulai memberi tekanan terhadap sektor pariwisata di Batu. Pelaku usaha hotel dan restoran mengaku biaya operasional meningkat, sementara penyesuaian harga layanan belum berani dilakukan karena daya beli masyarakat dinilai belum sepenuhnya pulih.

Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi, mengatakan dampak paling terasa terjadi pada kebutuhan dapur, laundry, hingga pemanas air hotel yang masih menggunakan LPG non subsidi.

"Kebutuhan dapur dan laundry banyak yang memakai LPG. Mesin pengering laundry menggunakan LPG, bahkan sebagian hotel juga masih memakai LPG untuk pemanas air. Ketika harga naik, tentu langsung membebani biaya operasional," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, sejumlah hotel besar memang mulai beralih menggunakan compressed natural gas (CNG). Namun, penggunaan energi tersebut umumnya hanya bisa diterapkan hotel berskala besar dengan kebutuhan volume tinggi dan sistem distribusi khusus.

"Ada beberapa yang memakai CNG, tetapi biasanya hotel besar karena kebutuhan volumenya tinggi dan pengirimannya juga menggunakan armada tersendiri," katanya.

Selain LPG, pelaku usaha juga terdampak kenaikan harga solar non subsidi untuk kebutuhan operasional tertentu. Sujud menyebut harga solar non subsidi yang sebelumnya berada di kisaran Rp13 ribuan per liter kini naik signifikan.

"Kalau sekarang membeli dalam jumlah besar, harganya bisa sekitar Rp25 ribu per liter. Kenaikannya cukup tinggi," ungkapnya.

Meski biaya usaha meningkat, pelaku usaha wisata, hotel, dan restoran di Kota Batu masih menahan diri untuk menaikkan harga jual. Menurutnya, langkah itu berisiko menurunkan minat konsumen di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya kuat.

"Kami belum mungkin menaikkan harga sekarang. Kalau dipaksakan naik, justru bisa menjadi bumerang bagi usaha sendiri. Akhirnya yang kami tekan adalah margin keuntungan," jelasnya.

Ia menyebut banyak pelaku usaha kini memilih mengurangi laba demi menjaga stabilitas jumlah pengunjung dan tingkat hunian hotel. Namun, jika kenaikan harga energi berlangsung lama, penyesuaian tarif dinilai sulit dihindari.

"Kalau situasi ini tidak segera normal, pada akhirnya pelaku usaha bisa saja terpaksa menaikkan harga. Harapannya tentu ekonomi masyarakat sudah membaik sehingga tetap ada daya beli," ujarnya.

Terkait kemungkinan relaksasi pajak dari pemerintah daerah, Sujud menilai kebijakan tersebut belum tentu berdampak besar terhadap penurunan harga layanan. Sebab, pajak hotel maupun tempat wisata pada dasarnya dipungut dari konsumen dan kemudian disetorkan kepada pemerintah.

"Pajak itu sebenarnya dibayar pelanggan, kami hanya memungut lalu menyetorkan. Kalau dikurangi, pengaruhnya ke harga jual juga tidak terlalu besar. Hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah stabilitas harga energi dan pemulihan daya beli masyarakat agar sektor pariwisata Kota Batu tetap tumbuh positif," tuturnya.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.