Geram Tak Ada Perbaikan, Wahyu dan Komunitas Cat Ulang Halte Trans Jatim di Veteran Kota Malang
Komunitas yang dipimpin Wahyu Styo Pratama mengecat dan membersihkan Halte Trans Jatim Veteran 2 sebagai kritik pedas pada Pemkot Malang yang abaikan fasilitas publik.
MALANG – Rasa geram yang menumpuk selama berbulan-bulan akhirnya meledak menjadi aksi nyata. Sejumlah komunitas yang digawangi oleh Wahyu Styo Pratama memilih turun tangan langsung memperbaiki Halte Trans Jatim di kawasan Veteran 2, tepat di depan Universitas Brawijaya (UB) Malang. Aksi ini dilakukan oleh Wahyu bersama kawan-kawannya untuk memberikan kritikan keras terhadap Pemkot Malang yang seakan tutup mata atas kondisi fasilitas publik yang tak pernah terawat.
Dengan peralatan seadanya, mereka mengecat ulang dan membersihkan Halte Veteran 2 yang selama ini tampak kusam dan tak terawat. Padahal, halte ini menjadi salah satu titik tersibuk sejak beroperasinya layanan Trans Jatim di Kota Malang.
“Halte Veteran 2 ini penumpangnya selalu ramai, salah satu yang paling padat setelah Kayutangan. Tapi berbulan-bulan sejak Trans Jatim beroperasi, tidak ada perubahan sama sekali dari Pemkot Malang,” ujar Wahyu, yang mewakili sejumlah komunitas yang ikut bergerak, Sabtu (25/4/2026).
Pantauan lapangan, setidaknya kurang lebih ada 10 orang sibuk untuk membersihkan halte hingga mengecat seluruh halte yang tampak kumuh dan rusak.
Menurut Wahyu, kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah kota terhadap kebutuhan dasar mobilitas warganya. Ia menyoroti kebijakan Pemkot yang dinilai seolah menyerahkan urusan transportasi sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanpa diimbangi perbaikan fasilitas pendukung.
“Tidak mungkin warga hanya bergerak lintas daerah. Mobilitas dalam kota juga butuh diperhatikan. Tapi halte ini dibiarkan terbengkalai tanpa aksi apa pun,” ungkapnya.
Aksi perbaikan ini melibatkan berbagai elemen komunitas, mulai dari Transport for Malang, Transport for Surabaya, Transport for Banyuwangi, KP Alternatif, hingga Aliansi Malang Bersatu. Kegiatan dilakukan secara spontan, bahkan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.
Wahyu menilai, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang yang mencapai lebih dari Rp2 triliun, semestinya perbaikan halte bukanlah perkara sulit.
“Setidaknya bisa lah renovasi beberapa halte. Ini digunakan masyarakat yang juga bayar pajak. Masa dibiarkan dengan kondisi seperti ini,” katanya.
Ia menegaskan, komunitas tidak menuntut fasilitas yang mewah atau modern. Namun, minimal halte harus layak dan berfungsi dengan baik.
“Transportasi boleh modern, tapi fasilitasnya minimal harus memadai. Kami tidak minta yang canggih, cukup fungsional dan tidak terlihat kumuh seperti sebelumnya,” tandasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
