Pemkot Samarinda Gandeng KPK, Perkuat Sistem Pengawasan dan Tata Kelola Aset Daerah
Melalui sinergi dengan KPK dan optimalisasi MCP, Pemkot Samarinda menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berintegritas.
SAMARINDA – Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus diperkuat Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur. Salah satu fokus utama yang kini mendapat perhatian serius adalah pengelolaan aset daerah, yang dinilai sebagai elemen krusial dalam sistem administrasi pemerintahan.
Langkah ini tercermin dalam audiensi antara Pemkot Samarinda dengan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan strategi pencegahan korupsi secara terintegrasi di tingkat daerah.
Audiensi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti, didampingi Inspektur Kota Samarinda Firdaus Akbar serta jajaran perangkat daerah terkait. Dalam forum ini, pembahasan tidak hanya berfokus pada aset, tetapi juga menyentuh sistem pengawasan yang lebih luas melalui instrumen Monitoring Center for Prevention (MCP).
MCP menjadi salah satu alat ukur penting dalam menilai kinerja pencegahan korupsi di daerah. Melalui sistem ini, berbagai indikator tata kelola, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa, dipantau secara terstruktur.
Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan capaian MCP dengan memperbaiki sistem internal serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Hal ini dinilai penting untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Dalam konteks pengelolaan aset, pemerintah daerah menekankan pentingnya tertib administrasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Aset daerah yang tidak dikelola dengan baik berisiko menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian negara.
Pendampingan dari KPK diharapkan mampu memberikan penguatan dari sisi sistem, sekaligus menjadi langkah preventif dalam mencegah praktik korupsi. Tidak hanya berorientasi pada penindakan, pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dalam jangka panjang.
Sekda Neneng Chamelia Shanti menyoroti perubahan peran Inspektorat dalam sistem pengawasan internal. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan kini tidak lagi sebatas menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan pembinaan.
“Inspektorat tidak lagi sekadar menemukan kesalahan, tetapi juga mendampingi dan memberi solusi,” ujarnya.
Pendekatan ini diwujudkan melalui program coaching clinic, yang memungkinkan perangkat daerah mendapatkan pendampingan langsung dalam menyelesaikan persoalan administrasi dan tata kelola.
Selain itu, pengelolaan pengadaan barang dan jasa turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Bidang ini disebut sebagai “jantung” tata kelola pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik.
Untuk itu, Pemkot Samarinda terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus meminimalisir risiko kesalahan dalam proses pengadaan.
Penguatan komunikasi antarperangkat daerah juga menjadi kunci penting dalam mencegah munculnya ego sektoral. Koordinasi yang solid diyakini mampu menciptakan sistem kerja yang lebih efektif dan terintegrasi.
Melalui sinergi dengan KPK dan optimalisasi MCP, Pemkot Samarinda menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berintegritas. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, penguatan sistem pengawasan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dan bagi Samarinda, langkah ini menjadi fondasi penting menuju pemerintahan yang bersih dan profesional.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
