Creative Financing ala Andi Harun, Pemkot Samarinda Melaju di Tengah Tekanan Efisiensi Anggaran

SAMARINDA – Di tengah kebijakan efisiensi fiskal yang diberlakukan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot Samarinda) memilih tetap menjaga laju pembangunan.

Pendekatan ini ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Andi Harun yang mengusung strategi keuangan adaptif melalui skema pembiayaan kreatif.

Langkah tersebut turut mengantarkan Andi Harun masuk dalam nominasi kepala daerah penerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses penilaian yang berlangsung pada Jumat (17/4/2026) malam, ia memaparkan konsep Entrepreneur Government melalui skema Creative Financing Tahun 2026 secara daring di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni.

Dalam presentasinya, Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak dimaknai sebagai penghentian belanja daerah.

Ia justru menekankan pentingnya mengarahkan anggaran pada sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Efisiensi bukan berarti berhenti belanja, tetapi memastikan belanja tepat sasaran,” tegasnya.

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis yang tetap berjalan meski di tengah keterbatasan fiskal.

Salah satu yang menjadi andalan adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), dengan komposisi 60 persen untuk pembangunan infrastruktur dasar dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

Skema ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan kapasitas warga.

Selain itu, Pemkot Samarinda juga mendorong pengembangan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) sebagai instrumen ekonomi berbasis komunitas.

Program ini dinilai mampu memperluas peluang usaha di tingkat lingkungan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

Di sektor pendapatan, inovasi dilakukan melalui pengembangan retribusi daerah, termasuk rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya lain yang dilakukan mencakup penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penataan aset daerah secara tertib administrasi, serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terintegrasi dengan program pembangunan.

Tidak hanya fokus pada aspek kebijakan, Andi Harun juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat terkait pembangunan.

Ia menekankan pentingnya kesadaran publik bahwa pajak merupakan bagian dari kontribusi bersama dalam membangun daerah.

Capaian tersebut tercermin dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Pemkot Samarinda berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang menjadi indikator konsistensi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Semuanya kami arahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (d)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.