Ruang Kelas SD di Bondowoso Ambruk, Pemda Tak Bisa Berbuat karena Efisiensi
Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, dr. M. Jasin, kembali dipercaya memimpin Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA UNAIR) Cabang Bondowoso untuk periode kedua.
BONDOWOSO – Sebuah ruang kelas di SDN Banyuputih 1, Kecamatan Wringin, Bondowoso, roboh pada Kamis malam (23/4/2026). Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena terjadi saat aktivitas belajar mengajar telah usai.
Kepala Desa Banyuputih, Ahmad Syahid mengatakan ambruknya atap kelas diduga dipicu kondisi kayu penyangga yang sudah lapuk.
Menurutnya, pihak sekolah sebenarnya telah mengusulkan perbaikan bangunan tersebut kepada pemerintah daerah sejak sekitar tiga tahun lalu, namun hingga kini belum terealisasi.
“Sudah diajukan sejak beberapa tahun lalu, kurang lebih tiga tahun, untuk perbaikan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Akibat kejadian itu, puluhan siswa kelas III yang biasa menempati ruangan tersebut kini harus dipindahkan ke kelas lain agar kegiatan belajar tetap berjalan.
Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, membenarkan insiden tersebut. Ia memastikan langkah darurat telah dilakukan, salah satunya dengan memindahkan lokasi belajar siswa yang terdampak.
“Langkah penyelamatan sudah dilakukan, termasuk memindahkan tempat belajar siswa,” katanya.
Taufan menjelaskan, kerusakan ruang kelas di SDN Banyuputih 1 tergolong berat sehingga diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk perbaikan.
Namun kata dia, perbaikan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran daerah yang saat ini masih dalam masa efisiensi.
Ia juga mengungkapkan, sepanjang 2026 sudah ada 12 sekolah di Bondowoso yang dilaporkan mengalami kerusakan hingga ambruk dan membutuhkan penanganan segera.
Di Kecamatan Wringin sendiri, sekolah yang terdampak antara lain SDN Banyuwulu 4, SDN Banyuputih 1, dan SDN Banyuwulu 2.
“Sejauh ini sudah ada 12 sekolah di Bondowoso yang ambruk,” ungkapnya.
Menurut Taufan, anggaran perbaikan sekolah rusak saat ini tidak dialokasikan melalui APBD karena menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekolah.
Pihaknya telah mengajukan sejumlah sekolah rusak tersebut agar mendapat bantuan perbaikan dari pemerintah pusat.
Jika usulan tersebut tidak disetujui, pemerintah daerah akan mencari alternatif pendanaan melalui skema lain di APBD.
“Kalau untuk Banyuputih ini kerusakannya cukup berat, kebutuhan anggarannya bisa mencapai sekitar Rp800 juta,” pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
