Alarm Kekerasan Anak dari Jogja, Pemkot Malang Temukan Daycare Belum Berizin
Kasus kekerasan anak di daycare yang mencuat di Yogyakarta menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Daerah lainnya, tak terkecuali Kota Malang
MALANG – Kasus kekerasan anak di daycare yang mencuat di Yogyakarta menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Daerah lainnya, tak terkecuali Kota Malang. Di tengah sorotan itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkap adanya sejumlah daycare di wilayahnya yang belum mengantongi izin resmi.
Temuan tersebut langsung direspons dengan instruksi lintas organisasi perangkat daerah. Wahyu meminta Dinas Pendidikan, Dinas Perizinan, hingga Dinas Kesehatan turun tangan melakukan pendataan dan verifikasi menyeluruh.
“Dari pengalaman itu, saya sudah minta dinas terkait untuk menindaklanjuti dan mempelajari kasus di Yogyakarta. Kita juga libatkan camat dan lurah untuk memperketat pengawasan,” ujar Wahyu, Selasa (28/4/2026).
Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh kualitas layanan, termasuk kompetensi tenaga pengasuh dan standar operasional di lapangan.
Meski begitu, Pemkot Malang tidak langsung menutup daycare yang belum berizin. Mereka diarahkan untuk segera mengurus legalitas sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, opsi penindakan tegas tetap disiapkan.
“Kalau sudah memenuhi persyaratan, tentu bisa beroperasi. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, ya kita suruh hentikan,” ungkapnya.
Di sisi lain, kekhawatiran serupa disuarakan legislatif. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, mengaku terpukul sekaligus geram melihat kasus kekerasan anak yang viral di media sosial.
“Saya sangat sedih dan marah. Anak yang seharusnya dilindungi justru diperlakukan seperti hewan. Itu sangat keji dan tidak bisa dibenarkan,” kata Suryadi.
Suryadi mengingatkan agar Kota Malang tidak kecolongan. Ia mendesak Pemkot melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh daycare, baik dari sisi perizinan maupun implementasi standar operasional.
“Kita harus pastikan semua daycare benar-benar sudah berizin dan berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada yang luput dari pengawasan,” tuturnya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Salah satunya dengan mewajibkan pemasangan CCTV yang dapat diakses langsung oleh orang tua.
“Ke depan, setiap daycare harus punya CCTV yang terhubung dengan orang tua. Ini penting untuk transparansi dan memberi rasa aman,” jelasnya.
Menurutnya, perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran orang tua dan masyarakat dinilai penting sebagai kontrol sosial untuk mencegah potensi kekerasan.
“Kota Malang tidak boleh ada kejadian seperti itu. Kita harus pastikan anak-anak terlindungi dengan baik, karena mereka adalah masa depan kita,” pungkasnya.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
