Pemkot Samarinda Akan Evaluasi Total Program BUMRT, Ini Alasannya

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot Samarinda) mulai mengerem euforia pembentukan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) dan mengalihkan fokus pada pembenahan kualitas.

Melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut digelar di Balai Kota, Selasa (28/4/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti.

Rapat ini dihadiri camat se-Kota Samarinda, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Forum tersebut menjadi ruang refleksi atas perkembangan BUMRT yang selama ini digadang sebagai salah satu motor penggerak ekonomi berbasis lingkungan.

Kepala Bagian Ekonomi, Nadya Turisna, mengungkapkan bahwa secara kuantitas, capaian BUMRT bahkan melampaui target. Tercatat ada 133 unit yang tersebar di 58 kelurahan di 10 kecamatan.

“Secara jumlah kita bahkan melampaui target. Ada 133 unit BUMRT di 58 kelurahan, minus 1 kelurahan dan tersebar di 10 kecamatan. Tapi, dari sisi kualitas, masih banyak yang perlu dibenahi,” ungkapnya.

Namun di balik angka tersebut, persoalan mendasar muncul pada aspek tata kelola. Dari ratusan unit yang terbentuk, hanya sebagian kecil yang memiliki kelengkapan administrasi.

Ia membeberkan, hanya 12 BUMRT yang memiliki kelengkapan administrasi. Selebihnya, banyak dibentuk tanpa prosedur yang jelas. Bahkan, tidak sedikit yang lahir tanpa melalui musyawarah warga.

“Banyak RT membentuk BUMRT karena euforia saja. Rapat tidak pernah dilakukan, syarat tidak dilengkapi. Akibatnya, saat berjalan, usaha ini terseok-seok,” tegas Nadya.

Dari sisi jenis usaha, mayoritas BUMRT masih bergerak di sektor sederhana.

Usaha penyewaan tenda dan kursi mendominasi hingga 48 persen, disusul makanan ringan 17,6 persen, koperasi 4 persen, serta unit usaha bank sampah.

Komposisi ini menunjukkan belum optimalnya diversifikasi usaha yang berbasis potensi lokal.

Permasalahan lain yang mencuat adalah lemahnya pelaporan dan pembinaan.

Hingga kini, perkembangan BUMRT di lapangan belum terdokumentasi secara komprehensif. Bahkan, pemanfaatan dana program Probebaya disebut belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Kadang barang yang dibeli justru disewakan gratis ke warga, bukan diputar sebagai usaha,” tambahnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekda Neneng Chamelia Shanti menegaskan perlunya penataan ulang arah kebijakan BUMRT agar lebih terstruktur dan terintegrasi dengan program lain.

“Kita ingin geraknya selaras. Dari sisi administrasi, OPD terkait harus aktif melakukan pendampingan. Atur waktu konseling, bantu mereka menyusun AD/ART,” tegasnya.

Ia juga mendorong pendekatan pembinaan yang lebih intensif melalui pendampingan langsung di tingkat kecamatan.

“Bikin rembuk. Satu hari satu kecamatan, kita dampingi langsung. Karena levelnya di bawah, wajar jika banyak yang belum paham,” ujarnya.

Selain itu, TWAP diminta menyusun roadmap pengembangan agar arah kebijakan lebih terukur. Dengan adanya peta jalan yang jelas, setiap OPD diharapkan memiliki pedoman dalam melakukan pembinaan.

Sementara itu, Asisten II Setkot Samarinda, Marnabas Patiroy, menekankan pentingnya pendekatan berbasis karakteristik wilayah. Ia menilai setiap daerah memiliki potensi yang berbeda dan perlu dikembangkan sesuai kekuatannya.

“Setiap daerah punya kekuatan berbeda. Seperti di Pampang dengan ekonomi kreatif manik-maniknya, itu yang harus kita dorong,” katanya.

Ia juga mendorong penguatan skema bisnis, termasuk sistem distribusi melalui pola konsinyasi agar produk BUMRT memiliki pasar yang lebih jelas.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot akan melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh unit usaha. BUMRT yang tidak aktif akan dipisahkan dari yang masih berjalan untuk menentukan arah pembinaan yang lebih tepat.

“Mulai sekarang harus jelas. Mana yang masih hidup, mana yang sudah mati. Jangan semua dipaksakan,” tegas Marnabas.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian program Probebaya ke depan dengan fokus pada penguatan ekonomi, termasuk dukungan permodalan melalui skema seperti Kredit Bertuah.

Evaluasi ini menjadi titik penting dalam perjalanan BUMRT di Samarinda—dari sekadar program berbasis kuantitas menuju penguatan kualitas agar benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi warga di tingkat akar rumput. (d)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.