Gubernur Malut Sherly Tjoanda Luncurkan Inovasi untuk Akselerasi Pendidikan di Wilayah 3T
Program ini diluncurkan guna memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menata masa depan pendidikan di wilayahnya.
SOFIFI – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, Gubernur Malut (Maluku Utara), Sherly Tjoanda meresmikan sejumlah program inovatif.
Program ini diluncurkan guna memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menata masa depan pendidikan di wilayahnya.
Peresmian ini dilakukan di sela-sela upacara Hardiknas yang digelar di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Sofifi.
Sebagai salah satu provinsi yang masuk dalam kategori daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Maluku Utara menjadikannya prioritas pemerintah pusat maupun daerah.
Gubernur Sherly menekankan bahwa penataan pendidikan harus menyeluruh, mulai dari perbaikan fasilitas hingga jaminan masa depan bagi putra-putri Maluku Utara.
"Tahun lalu Pemprov Malut sudah menjalankan program pendidikan gratis tingkat SMA, SMK, SLB, dan sekolah keagamaan, termasuk pemberian beasiswa kuliah," ujar Sherly usai peluncuran program, Sabtu (2/5//2026).
"Namun itu belum cukup. Kita butuh gebrakan kualifikasi keterampilan agar setelah lulus, siswa bisa langsung berkontribusi di dunia industri dan menopang ekonomi daerah," imbuhnya.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembukaan jalur khusus bagi putra-putri daerah di sekolah kedinasan nasional.
Sherly mengungkapkan bahwa Pemprov telah mengajukan permintaan kuota khusus di tiga institusi, yakni sekolah statistik (STIS), perhubungan (STTD), dan STAN.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk afirmasi agar talenta lokal dapat mengisi posisi strategis di masa depan meski harus bersaing di tengah kondisi keterbatasan sarana penunjang kompetisi nasional.
Selain itu, Gubernur Sherly meluncurkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk mengatasi tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS) akibat rentang kendali wilayah.
Mengingat Maluku Utara terdiri dari banyak pulau, PJJ hadir sebagai solusi bagi lulusan SMP yang desanya tidak memiliki SMA atau SMK.
Melalui skema sekolah induk dan sekolah mitra, siswa dapat belajar dari wilayah asal mereka dengan dukungan perangkat komputer dari Pemprov serta kunjungan rutin tenaga pendidik secara luring.
Kepala Dikbud Malut, Abubakar Abdullah, menjelaskan secara teknis bahwa untuk program sekolah kedinasan, Pemprov akan menanggung 60 persen biaya melalui APBD, sementara 40 persen sisanya didukung oleh orang tua.
"Tujuannya adalah pembibitan SDM unggul agar mereka kembali mengabdi ke daerah tanpa harus melalui jenjang tes yang panjang lagi nantinya," jelasnya Abubakar, Rabu (3/5/26)
Terkait PJJ, Abubakar menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 10.000 anak usia 16-18 tahun yang terdata tidak sekolah.
Untuk tahap awal, program PJJ menggandeng tiga sekolah mitra, yakni SMA N 1 Pulau Morotai, SMA N 1 Tobelo, dan SMA N 2 Halmahera Timur, dengan SMA N 1 Kota Ternate sebagai sekolah induk.
"PJJ ini adalah langkah inovatif agar anak-anak di pulau-pulau terpencil tetap bisa mendapatkan ijazah SMA tanpa harus meninggalkan desa mereka karena kendala ekonomi atau jarak yang jauh," pungkas Abubakar.
Dengan deretan program ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimis mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemajuan industri jangka panjang. (*)
Penulis: Muhammad Fajar Djulhijan
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
