Banyuwangi Jadi Pionir Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Jatim
Rangkaian acara dimulai dengan jalan sehat yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta, disusul aksi minum tablet tambah darah oleh 200 remaja putri.
BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi terpilih sebagai titik awal alias pionir gerakan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur.
Langkah strategis ini ditegaskan lewat Deklarasi Gerakan Bersama Penurunan AKI dan AKB oleh Pemprov Jatim di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Minggu (3/5/2026).
Momentum ini terasa semakin spesial karena digelar dalam rangka momentum Peringatan Hari Kartini.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati da Bupati Banyuwangi Ipuk Fietiandani.
Juga, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Prov Jawa Timur Imam Hidayat, Ketua MUI Jawa Timur Prof. Dr KH Abd Halim Soebahar, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Chaironi Hidayat.
Rangkaian acara dimulai dengan jalan sehat yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta, disusul aksi minum tablet tambah darah oleh 200 remaja putri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif pemerintah dalam menekan risiko anemia sejak dini bagi generasi muda.
Dalam sambutanya, Sekretaris Kementerian PPPA Ratna Susianawati menyampaikan, apresiasi kepada Banyuwangi sebagai daerah yang mampu menggerakkan kolaborasi lintas sektor secara nyata, dalam upaya menurunkan AKI dan AKB.
“Penurunan angka kematian ibu (AKI) harus dilakukan secara crosscutting, tidak bisa dikerjakan sendiri namun dengan mendorong sistem. Menurunkan AKI bukan hanya program satu kementerian perangkat daerah tapi program multi pihak,” jelasnya.
Diungkapkan Ratna, jika yarget nasional lima tahun ke depan dalam RPJPN adalah menurunkan AKI dari 189 per 100 ribu kelahiran hidup, menjadi 122 per 100 ribu kelahiran hidup.
“Ini jadi target yang tidak mudah namun saya yakin apa yang hari ini dimulai di Banyuwangi akan menjadi inovasi yang dapat direplika oleh daerah lain. Banyuwangi menjadi langkah awal untuk pelaksanaan gerakan,” ungkap Ratna.
"Dan di momentum ini bisa jadi pengingat untuk melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam konteks kekinian, melalui penguatan peran perempuan dalam kesehatan dan pembangunan," imbuhnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, melalui sambutan yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Imam Hidayat juga menyampaikan, bahwa penurunan AKI dan AKB adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen, dan Banyuwangi menjadi titik awal pelaksanaan deklarasi tersebut.
“Keselamatan ibu prioritas utama menurunkan AKI perlu lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, propinsi, pemda, kader tokoh masyarakat dukungan keluarga dan lingkungan. Banyuwangi telah memulainya,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menekankan, jika u paya menekan angka kematian ibu dan bayi bukan sekadar mengejar target statistik.
Lebih dari itu, ini adalah misi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa dan masa depan keluarga, terutama bagi mereka yang berada di wilayah dengan akses kesehatan terbatas.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang keselamatan ibu dan bayi,” ucap orang nomor satu di pemerintah Bumi Blambangan itu.
"Kita ingin memastikan layanan kesehatan hadir hingga ke pelosok desa, cepat, tepat, dan dirasakan masyarakat, dengan kepedulian bersama sehingga ibu dan bayi selamat," sa,bungnya.
Menurut Ipuk, peran lingkungan sekitar seperti kader desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam edukasi kepada calon ibu dan ibu hamil, sangat penting dalam mendukung kesehatan ibu sejak masa kehamilan hingga persalinan.
“Saat ini memang masih ada permasalahan AKI di Banyuwangi, namun pemkab terus berupaya untuk menekan kasusnya dengan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak," ujarnya.
Deklarasi yang dilakukan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan upaya promotif–preventif dan mempercepat deteksi serta penanganan risiko.
Juga, menjamin mutu layanan kesehatan termasuk kesiapan SDM, sarana dan sistem rujukan, serta memastikan pendampingan berkelanjutan berbasis keluarga dan masyarakat dengan dukungan data, audit, dan kebijakan yang berkelanjutan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
