Hadapi Massa Aksi dengan Dialog, Bupati Morotai: Kami Berupaya Penuhi Janji untuk Rakyat

MOROTAI – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tertindas (ARIT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Morotai dan DPRD Pulau Morotai, Senin (4/5/2026).

Aksi yang diikuti sejumlah OKP, antara lain SMI Cabang Morotai, GMNI, PMII, Gamhas dan HMI ini membawa 11 tuntutan yang ditujukan kepada Pemkab dan DPRD Pulau Morotai.

Tuntutan tersebut mencakup penertiban pengambilan pasir, penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan TNI AU, hingga penolakan pembahasan RUU Sisdiknas. 

Tuntutan lainnya adalah penyelesaian transportasi pendidikan, pengusutan tuntas proyek talud di Midora, dan pengadaan kantor sekretariat serta APD Buru TKBM di Morotai.

Massa juga mendesak transparansi penyusunan RTRW, pertimbangan program MBG, penyelesaian tambatan perahu di Desa Tilei Kusu, penuntasan kartu KUSUKA, dan pemisahan Dinas PPA dari Dinsos. 

Dalam orasinya, ARIT menilai di balik narasi kemajuan Morotai sebagai Gerbang Pasifik, masih tersimpan kegelisahan ribuan nelayan, pelajar, buruh, hingga persoalan agraria.

Di usia ke-17 tahun, ARIT berharap Kabupaten Pulau Morotai mampu menata masa depan sekaligus menjahit luka masa lalu.

Usai berorasi, massa melakukan hearing di ruang kerja Bupati Pulau Morotai.

Bupati Rusli Sibua langsung menanggapi soal krisis air bersih yang menjadi keresahan warga. Ia menyebut, kondisi air bersih cenderung normal saat M Umar Ali masih menjabat Kepala PDAM. 

Namun, kata Rusli, program air gratis yang dijalankan BWS saat itu dinilai keliru secara ilmiah.

“Akibatnya, selama kurang lebih delapan tahun kondisi air bersih tidak membaik. Baru satu tahun terakhir kami mulai renovasi kembali,” jelasnya. 

Rusli mengaku dirinya hingga kini masih mandi menggunakan air salobar karena distribusi belum normal.

Untuk sementara, Pemda menggunakan tandon meski diakui sudah terlambat. “Ini jadi pelajaran karena air bersih kebutuhan kita bersama,” tegasnya. 

Terkait kartu KUSUKA, Bupati memastikan akan ada dialog dengan masyarakat untuk mendata seluruh nelayan. Ia menugaskan Kepala Dinas Perikanan bertanggung jawab penuh menyelesaikan kartu KUSUKA bagi nelayan Morotai. 

Soal MBG, Rusli menegaskan Pemda tidak bisa menolak karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto. “Kita harus ikuti program dari pusat. Tuntutan lain akan dijelaskan pimpinan OPD terkait,” pungkasnya. 

Sekda M Umar Ali menambahkan, perbaikan sistem air bersih sedang berjalan dan ke depan layanan akan berbayar.

Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan, John Tiala, mengklarifikasi keterlambatan bantuan nelayan terjadi karena kesalahan NIK, namun ia pastikan semua nelayan akan menerima bantuan. 

Kadis PU kemudian menjelaskan sengkarut lahan TNI AU. Dari 1.128 hektare yang diklaim untuk kepentingan pertahanan negara, sekitar 600 hektare lebih sudah bersertifikat dan kurang lebih 400 hektare belum.

Pemda meminta TNI AU menyelesaikan dulu dengan masyarakat sebagai pemilik lahan agar statusnya clear and clean. 

“Pembahasan RTRW juga masih tertahan dan perlu diselesaikan dengan pendekatan yang tepat,” ujar Kadis PU. Ia menekankan pentingnya penyelesaian konflik agraria agar pembangunan tidak terhambat. 

Di hadapan DPRD, ARIT meminta agar diagendakan hearing khusus yang menghadirkan TNI AU, Bupati, dan lembaga terkait.

Tujuannya, massa bisa menyampaikan tuntutan langsung dan mendengar penjelasan spesifik dari TNI AU soal sengketa tanah negara. 

DPRD Pulau Morotai merespons dengan menawarkan penjadwalan ulang hearing.

Dengan begitu, seluruh anggota dewan dan instansi terkait bisa hadir sehingga aspirasi ARIT tersampaikan dan mendapat jawaban tuntas dari para pemangku kebijakan. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.