Takkan Lagi Ada Tenaga Honorer di Sektor Pendidikan, Ini Penjelasan Pemkab Pangandaran
Pemerintah mulai menata ulang sistem kepegawaian di sektor pendidikan. Status tenaga honorer dipastikan tidak lagi digunakan dan digantikan dengan skema lebih terstruktur, termasuk di Kabupaten Pangandaran
PANGANDARAN – Pemerintah mulai menata ulang sistem kepegawaian di sektor pendidikan. Status tenaga honorer dipastikan tidak lagi digunakan dan digantikan dengan skema lebih terstruktur, termasuk di Kabupaten Pangandaran.
Pemkab Pangandaran melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Soleh Supriyadi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat yang telah disosialisasikan melalui pemerintah provinsi.
Menurutnya, penataan tenaga honorer bukan kebijakan baru, melainkan bagian dari proses panjang yang sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir.
"Proses ini sudah berjalan, termasuk pendataan terakhir yang dilakukan pada 2024. Tahap penataan akan mencapai puncaknya pada 2026," ujar Soleh, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, ke depan sistem kepegawaian di dunia pendidikan hanya akan mengenal dua kategori, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut juga akan diterapkan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi acuan nasional.
"Di Dapodik nantinya hanya ada dua kategori, yaitu PNS dan PPPK. Tidak ada lagi istilah honorer," tegasnya.
Soleh menyatakan, tenaga honorer yang saat ini sudah terdata dalam sistem pemerintah, baik di Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Dapodik, akan masuk dalam proses penyesuaian, termasuk peluang beralih ke skema PPPK.
Ia menilai, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian status sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Penataan ini penting agar sistem kepegawaian lebih jelas dan kesejahteraan tenaga pendidik bisa lebih terjamin," pungkasnya.
Pemerintah daerah saat ini masih menunggu langkah lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme implementasi kebijakan tersebut di daerah. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
