Gubernur Jateng Kawal Aspirasi Nelayan soal Kenaikan Harga Solar Industri

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan mengawal aspirasi nelayan terkait kenaikan harga BBM solar nonsubsidi untuk kapal perikanan di atas 30 gross ton (GT) kepada pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Semarang, Jumat (8/5/2026).

“Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Luthfi usai audiensi.

Menurut dia, kenaikan harga solar industri dari kisaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter menjadi Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per liter sangat membebani operasional nelayan.

“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.

Pemprov Jawa Tengah, lanjut Luthfi, akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi ke kementerian terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Keuangan.

“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” tegasnya.

Luthfi menilai persoalan kenaikan harga BBM tersebut harus segera dicarikan solusi karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.

“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur juga berencana bertemu pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana, Kabupaten Pati, untuk membahas berbagai persoalan sektor perikanan tangkap.

Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang bersedia memfasilitasi audiensi dan mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat.

Menurut Riswanto, kenaikan harga BBM solar nonsubsidi menyebabkan banyak kapal nelayan di Juwana tidak lagi beroperasi.

“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” katanya.

Ia berharap usulan pemberian harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT dapat segera memperoleh respons dari pemerintah pusat.

“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Kapal-kapal tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan menggunakan BBM solar industri.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang terakhir diubah melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal perikanan maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT diwajibkan menggunakan solar industri. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.