Direktur BUMDes Sukamukti Kota Banjar Menghilang, Pemdes Menduga Urusan Utang Pribadi

BANJAR – Kabar mengejutkan datang dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mukti Mandiri Bersama, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Direktur BUMDes berinisial S (33), yang menjabat sejak 2022, dilaporkan menghilang dan tidak bisa dihubungi sejak Senin lalu.

Hilangnya sang direktur memicu isu miring terkait adanya dugaan kerugian besar dalam pengelolaan dana BUMDes.

Sekretaris Desa Sukamukti, Nana Juhana, mewakili Kepala Desa Budi Haryono, memberikan klarifikasi terkait situasi tersebut.

Pihak pemerintah desa membenarkan bahwa S sudah beberapa hari tidak masuk kantor dan nomor telepon selulernya tidak aktif.

Kronologi Peristiwa

Setelah melakukan penelusuran ke pihak keluarga, pihak desa mendapatkan informasi dari suami S bahwa yang bersangkutan berada di wilayah Sukabumi.

"Kami sudah bertemu suaminya. Informasinya, beliau diantar oleh suaminya ke rumah saudaranya di Sukabumi setelah sempat terjadi cekcok (perselisihan) di rumah," ujar Nana Juhana kepada sejumlah media, Jumat (8/5/2026).

"Saat ini, Pak Kuwu (Kepala Desa), Babinsa, dan pihak keluarga sedang menjemput beliau ke Sukabumi untuk dimintai keterangan," imbuhnya.

Klarifikasi Isu Kerugian Rp600 Juta

Menanggapi isu yang beredar di masyarakat mengenai kerugian hingga Rp600 juta, Nana menjelaskan bahwa angka tersebut bukanlah murni uang negara atau modal BUMDes.

Berdasarkan hasil analisis sementara, uang penyertaan modal BUMDes yang belum bisa dipertanggungjawabkan berkisar di angka Rp110 juta hingga Rp140 juta.

Menurut Nana, uang penyertaan modal dari desa itu totalnya sekitar Rp140 juta. Di saldo rekening ada sekitar Rp30 juta dan sekitar Rp140 juta yang masih ditelusuri.

"Jadi kalau ada angka Rp600 juta, itu kemungkinan akumulasi dari kerja sama pribadi yang bersangkutan dengan pihak luar," jelasnya.

Urusan Pribadi, Bukan BUMDes

Nana membeberkan bahwa banyak pihak luar yang datang ke desa menagih janji pembayaran atas barang atau investasi yang dilakukan bersama S.

Namun, setelah diperiksa, dokumen kerja sama tersebut tidak melalui prosedur resmi BUMDes.

• Tanpa Musdes & MOU Resmi: Kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan tanpa melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan tidak ada dokumen MOU resmi organisasi.
• Rekening Pribadi: Transaksi keuangan dengan pihak luar dilakukan melalui rekening pribadi S, bukan rekening resmi BUMDes.
• Investasi Mandiri: Beberapa pihak yang merasa dirugikan diketahui melakukan investasi pribadi kepada S karena tergiur keuntungan besar dari bisnis suplai bahan pangan (dapur) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Banyak yang datang membawa berkas, tapi itu urusan pribadi S, bukan atas nama BUMDes. Secara administrasi desa, BUMDes Sukamukti sebenarnya sempat menjadi percontohan dan laporannya diterima masyarakat saat Musdes bulan Maret lalu karena usahanya berjalan bagus," tambahnya.

Langkah Pemerintah Desa

Saat ini, Pemerintah Desa Sukamukti masih mengedepankan upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Fokus utama adalah memastikan S kembali ke desa untuk melakukan sinkronisasi data keuangan.

"Kami belum bisa mengklaim uang itu dibawa lari atau bagaimana sebelum bertemu orangnya. Kami ingin tahu duduk perkaranya secara jelas, apakah ini murni masalah manajemen bisnis atau ada unsur lain," pungkas Nana.

Pihak desa berharap masyarakat tidak termakan isu yang belum tervalidasi dan menunggu hasil penjemputan serta klarifikasi langsung dari yang bersangkutan. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.