Gegara BBM Naik, Anggaran DLH Kota Malang Jebol Rp6 Miliar: Terpaksa Ajukan Tambahan
DLH Malang terancam defisit Rp6 miliar akibat kenaikan BBM. Pengeluaran per bulan melonjak dari Rp900 juta menjadi Rp1,3 miliar. Ajukan tambahan anggaran di PAK 2026.
MALANG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai menekan operasional pelayanan publik di Kota Malang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang kini terancam mengalami kekurangan anggaran hingga Rp6 miliar akibat membengkaknya biaya operasional pengelolaan sampah dan perawatan lingkungan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan, lonjakan harga BBM membuat pengeluaran bulanan DLH meningkat tajam. Jika sebelumnya kebutuhan BBM berkisar Rp900 juta per bulan, kini melonjak menjadi sekitar Rp1,3 miliar.
“Kalau sebelumnya pengeluaran BBM sekitar Rp900 juta per bulan, sekarang naik menjadi sekitar Rp1,3 miliar,” ujar Raymond, Sabtu (9/5/2026).
Meski anggaran semakin terbebani, Raymond memastikan pelayanan pengangkutan sampah maupun perawatan taman kota tetap berjalan normal tanpa pengurangan operasional.
“Operasional tetap, tidak ada perubahan. Karena kebutuhan di lapangan, termasuk pengangkutan sampah dan perawatan taman, cukup tinggi,” ungkapnya.
Saat ini, DLH mengoperasikan sekitar 50 kendaraan non-subsidi di luar armada truk sampah yang masih menggunakan BBM subsidi. Beban biaya juga bertambah dari operasional alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supiturang.
“Di TPA ada enam alat berat, itu saja bisa menghabiskan sekitar Rp300 juta per bulan,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, DLH memperkirakan anggaran BBM yang tersedia hanya cukup hingga September 2026. Jika tidak ada tambahan anggaran, kekurangan dana hingga akhir tahun diprediksi mencapai Rp6 miliar.
“Kalau dihitung sampai Desember, kekurangannya sekitar Rp6 miliar,” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi krisis operasional, DLH berencana mengajukan tambahan anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026. Usulan tambahan anggaran itu kini tengah disiapkan.
“Kami sudah merencanakan pengajuan tambahan anggaran di PAK,” katanya.
Namun di tengah tekanan anggaran, DLH mengaku sulit melakukan efisiensi karena hampir seluruh aktivitas pengelolaan sampah bergantung pada kendaraan operasional.
“Semua aktivitas ini menggunakan kendaraan roda empat dan enam. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa banyak melakukan efisiensi,” jelasnya.
Sebagai langkah alternatif, DLH mulai menggandeng pihak swasta untuk membantu pengelolaan sampah, khususnya di kawasan perumahan dan perusahaan.
“Kami mulai bekerja sama dengan swasta di beberapa perumahan,” katanya.
Di sisi lain, kenaikan BBM non-subsidi belum terlalu dirasakan para sopir kendaraan yang masih menggunakan solar subsidi. Kholid, sopir truk ekspedisi di kawasan Pasar Besar Malang, mengaku operasional distribusi barang masih berjalan normal.
“Tidak ada kendala sejauh ini. Kalau kebutuhan BBM sudah dipenuhi oleh kantor,” ujarnya.
Ia juga mengaku belum melihat antrean panjang di SPBU sejak kenaikan harga BBM diberlakukan.
Hal serupa disampaikan Feryan, sopir ekspedisi antarkota dalam provinsi. Ia mengatakan masih membeli solar subsidi seharga Rp6.800 per liter, jauh lebih murah dibanding solar non-subsidi yang mencapai Rp28 ribu per liter.
“Kemarin saya beli di Pasuruan, harganya tetap Rp 6.800 per liter,” tandasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
