Jawa Tengah Jadi Penyalur KUR Perumahan Tertinggi, Menteri PKP Angkat Jempol
Menteri PKP Maruarar Sirait memuji lonjakan program perumahan Jawa Tengah 2026. Target rumah subsidi naik menjadi 30 ribu unit, sementara program bedah rumah di Brebes melonjak 30 kali lipat.
BREBES – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji percepatan program perumahan di Jawa Tengah yang dinilai mengalami lonjakan signifikan pada 2026. Target rumah subsidi di provinsi tersebut meningkat tajam dari 7.532 unit pada tahun sebelumnya menjadi minimal 30 ribu unit.
“Kenaikannya sekitar 23 ribu unit. Ini membuktikan program tiga juta rumah arahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan lompatan yang luar biasa,” ujar Maruarar saat kunjungan kerja di Brebes, kemarin.
Menurut Maruarar, Jawa Tengah kini menjadi provinsi dengan serapan KPP atau KUR perumahan terbesar di Indonesia. Ia juga mengapresiasi kinerja Bank Jateng yang dinilai menjadi salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.
“Saya dengar juga KUR Perumahan itu termasuk yang paling tinggi di Jawa Tengah. Terima kasih, Pak Gubernur,” katanya sambil mengacungkan jempol kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menyinggung komunikasi aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus mengusulkan tambahan kuota program perumahan kepada pemerintah pusat.
“Ini sudah bagus Pak Gub. Sudah ada segini, minta nambah segini. Nanti kita kasih tambahan,” ucapnya disambut tawa hadirin.
Selain rumah subsidi, capaian program bedah rumah di Kabupaten Brebes juga meningkat signifikan. Jika pada 2025 program tersebut hanya menyasar 20 unit rumah, maka pada 2026 meningkat menjadi 600 unit atau naik 30 kali lipat.
“Dulu tahun 2025 bedah rumah di Brebes berapa? Dua puluh. Tahun ini 600. Jadi naiknya 30 kali lipat,” tegas Maruarar.
Peningkatan kuota rumah subsidi dan program bedah rumah itu disebut menjadi bagian dari percepatan program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pembiayaan perumahan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Menurut dia, program bedah rumah menjadi langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia menegaskan penanganan RTLH harus terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak dan tidak kembali terjebak dalam lingkar kemiskinan.
“Pembangunan perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Harus bareng-bareng,” ujar Luthfi.
Pemprov Jawa Tengah, lanjutnya, terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
