Gubernur Sumbar Sidak Tambang Sijunjung: Jangan Cari Nafkah dengan Taruhkan Nyawa
Gubernur Sumbar Mahyeldi turun langsung ke lokasi tambang ilegal di Sijunjung usai longsor maut menewaskan sembilan penambang, sekaligus mendorong legalitas tambang rakyat.
SIJUNJUNG – Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, turun langsung meninjau lokasi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, Selasa (19/5/2026). Kunjungan ini dilakukan menyusul rentetan kecelakaan mematikan yang kembali terjadi di wilayah tersebut, termasuk peristiwa longsor yang merenggut sembilan nyawa pekerja beberapa hari lalu.
Didampingi Wakil Bupati Sijunjung dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Mahyeldi melihat langsung ratusan unit alat tambang beroperasi di atas ponton yang membentang di sepanjang aliran sungai. Di lokasi itu, ia berdialog langsung dengan para penambang dan menegaskan pentingnya legalitas usaha demi keselamatan dan keberlanjutan.
“Kalau belum punya izin, segera urus izinnya. Pemerintah sudah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kita dorong penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan sesuai aturan,” tegas gubernur.
Ia menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat mencari nafkah, namun menekankan bahwa cara yang ditempuh tridak boleh membahayakan keselamatan diri sendiri maupun merusak lingkungan. “Kita tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan merusak lingkungan,” ujarnya.
Selain meninjau lokasi tambang aktif, Gubernur juga berkunjung ke lokasi tragedi longsor di Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII. Peristiwa pada Rabu (13/5/2026) lalu itu menewaskan sembilan penambang saat sedang bekerja, bersamaan dengan banjir yang juga menghanyutkan puluhan peralatan milik warga.
Mahyeldi pun melayat ke rumah duka salah satu korban, Madi (24), warga Nagari Padang Laweh. Di hadapan keluarga, ia menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam dan berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah ingin masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi harus dengan cara yang legal dan aman,” ucap Mahyeldi. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
