Advertisement
Peristiwa Daerah

Pemprov Jateng Petakan Blank Spot Pendidikan, Anak Putus Sekolah Jadi Prioritas

Pemprov Jawa Tengah akan memetakan anak putus sekolah dan wilayah blank spot pendidikan di lereng Sumbing, Merapi, Merbabu, dan Sindoro sebagai upaya menekan angka putus sekolah.

TIMES Indonesia,
Pemprov Jateng Petakan Blank Spot Pendidikan, Anak Putus Sekolah Jadi Prioritas
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026).
A-AA+

Temanggung  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap anak putus sekolah dan wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan di kawasan lereng Sumbing, Sindoro, Merbabu, hingga Merapi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan karena faktor jarak maupun kemiskinan ekstrem.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026). Forum tersebut mengemuka setelah sejumlah kepala daerah melaporkan masih minimnya layanan pendidikan menengah di wilayah pegunungan dan daerah yang tergolong blank spot pendidikan.

Advertisement

Luthfi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah segera melakukan survei untuk mendapatkan data akurat terkait anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena jarak tempuh yang terlalu jauh maupun karena kondisi ekonomi keluarga.

“Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Bruno, lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” tegasnya.

Menurut Luthfi, pendidikan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus hadir ketika masih ditemukan anak-anak yang memilih bekerja setelah lulus SMP akibat keterbatasan akses pendidikan maupun tekanan ekonomi keluarga.

Sebagai bentuk intervensi, Pemprov Jawa Tengah telah menjalankan program bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem. Sepanjang 2025, sebanyak 5.000 anak difasilitasi kembali ke bangku sekolah melalui bantuan biaya pendidikan, seragam, buku, dan kebutuhan belajar lainnya.

“Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya. Tahun 2025 provinsi menyekolahkan 5.000 anak putus sekolah atau anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujarnya.

Advertisement

Selain mendata jumlah anak putus sekolah, pemerintah juga akan mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan menengah di wilayah-wilayah yang masih minim layanan. Jika ditemukan kebutuhan mendesak dan tersedia lahan, pembangunan SMA atau SMK negeri akan diusulkan dalam perencanaan anggaran daerah.

“Contoh di Temanggung ada tujuh daerah blank spot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun,” kata Luthfi.

Saat ini Pemprov Jawa Tengah sedang memprioritaskan penanganan sekitar 23 wilayah yang belum memiliki akses SMA sederajat. Salah satu langkah yang telah direalisasikan adalah pendirian SMAN Kemalang yang diresmikan pada Mei 2026.

Dalam forum tersebut, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, meminta penambahan SMA negeri di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran yang hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK negeri. Menurutnya, keberadaan sekolah menengah sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang.

“Masalah sekolah saya tidak mau tawar-menawar. Kami akan tetap minta tambah SMA karena IPM di Magelang rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Temanggung, Agus Setyawan, mengungkapkan masih terdapat tujuh wilayah blank spot pendidikan di daerahnya. Ia berharap percepatan pembangunan SMA dan dukungan penyediaan lahan untuk program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.

Dukungan serupa juga disampaikan Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, yang mengusulkan pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk cukup besar dan masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem.

“Sudah siap lahan desa 4 hektare dan kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi,” katanya.

Pemetaan yang akan dilakukan Pemprov Jawa Tengah diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memperluas akses pendidikan menengah sekaligus menekan angka putus sekolah di kawasan pegunungan dan wilayah terpencil yang selama ini belum terlayani secara optimal. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Bambang H Irwanto
PenulisBambang H IrwantoEditor TIMES Indonesia, bergabung di penghujung tahun 2018, berpengalaman sebagai wartawan sejak 2001.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia