Pemprov Jateng Perbaiki Puluhan Ruas Jalan dan Jembatan pada 2026, Ini Daftarnya
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan perbaikan dan rehabilitasi puluhan ruas jalan serta sejumlah jembatan pada 2026. Gubernur Ahmad Luthfi meminta jalan rusak berat menjadi prioritas penanganan.
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan pada 2026. Sejumlah ruas jalan strategis di berbagai kabupaten/kota menjadi prioritas penanganan guna meningkatkan konektivitas dan kenyamanan masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, program peningkatan jalan pada tahun anggaran 2026 akan dilakukan di sejumlah ruas, antara lain Wiradesa-Kajen, Wanayasa-Kalibening, Brigjen Sudiarto, Jepara-Keling, Kudus-Colo, Todanan-Ngawen, Demak-Godong, Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu, Kuwu-Galeh, Galeh-Ngrampal, Sirampog-Bumiayu, Jalur Penyelamat Kalijambe, hingga ruas Batas Kota Salatiga-Kedungjati/Batas Kabupaten Grobogan.
Selain peningkatan jalan, Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sejumlah ruas penting, seperti Pati-Tayu, Pati-Kayen-Sukolilo, Jepara-Kudus, Patikraja-Kaliori, Sidareja-Cukangleusleus, Karanganyar-Tawangmangu-Kalisoro, Ngadirojo-Biting perbatasan Jawa Timur, Ngadirojo-Giriwoyo, Wonogiri-Manyaran-Blimbing, Sapuran-Kepil, Bandungsari-Panangapan, serta Bandungsari-Salem.
Tidak hanya jalan, pemerintah provinsi juga akan melakukan penggantian Jembatan Dengkeng di Kabupaten Klaten pada ruas Karangwuni-Batas DIY. Sementara sejumlah jembatan lain akan direhabilitasi, yakni Jembatan Lusi Putat di Lingkar Utara Purwodadi, Jembatan Jurang Gowang di ruas Kutoarjo-Bruno Kabupaten Purworejo, Jembatan Kalidawe pada ruas Parakan-Patean, dan Jembatan Krompeng di ruas Kajen-Batang.
Di luar proyek-proyek tersebut, Pemprov Jateng juga tetap menjalankan program pemeliharaan rutin terhadap jalan provinsi sepanjang 2.414,59 kilometer yang tersebar di 173 ruas jalan, serta pemeliharaan jembatan provinsi dengan total panjang mencapai 26.445,77 meter.
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian pada 2026 adalah perbaikan ruas Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora. Proyek tersebut telah memasuki tahap pelelangan dengan nilai anggaran mencapai Rp5,276 miliar.
Menurut Henggar, anggaran tersebut saat ini direncanakan untuk menangani kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
"Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2025 Pemprov Jateng telah lebih dahulu menangani ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan anggaran sebesar Rp19,92 miliar.
Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah juga mengusulkan sejumlah penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, terutama yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurutnya, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kita harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan sampai keluhan yang muncul tidak segera ditindaklanjuti," tegasnya.
Luthfi juga mengingatkan agar seluruh pekerjaan perbaikan jalan dilakukan secara profesional dan tidak sekadar mengejar penyelesaian proyek.
"Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional," katanya.
Ia menegaskan, ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat harus menjadi prioritas utama penanganan.
"Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya," lanjutnya.
Selain memaksimalkan anggaran daerah, Luthfi meminta seluruh jajaran aktif mengawal usulan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian maupun DPR RI agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terealisasi.
Pemprov Jateng juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus memberikan kritik dan masukan konstruktif. Menurut pemerintah, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, tidak hanya pada sektor infrastruktur, tetapi juga pendidikan, kesehatan, pangan, dan berbagai layanan dasar lainnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
