1.784 KK di Bondowoso Berpotensi Terdampak Bencana Kekeringan Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status siaga kekeringan di sejumlah wilayah yang dinilai rentan mengalami krisis air bersih.
BONDOWOSO – Memasuki musim kemarau tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status siaga kekeringan di sejumlah wilayah yang dinilai rentan mengalami krisis air bersih.
Penetapan tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bondowoso yang mencakup sembilan kecamatan, 13 desa, 20 dusun, serta sebanyak 1.784 kepala keluarga (KK) yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau berlangsung.
Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo menjelaskan, penetapan status siaga dilakukan sebagai langkah antisipatif agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
"Pada saat ini Bondowoso telah memasuki musim kemarau yang mana ada beberapa daerah yang mengalami rawan kekeringan. Dan ini sudah kami tetapkan sebagai siaga kekeringan melalui SK Bupati yang mana meliputi 9 kecamatan, 13 desa, 20 dusun, dan 1.784 KK," ujarnya, Jumat (5/6/2026).
Sebagai langkah awal penanganan darurat, BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Distribusi tersebut telah direncanakan sebanyak 28 kali dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia.
"Nah, untuk kedaruratan kami telah mendistribusikan air bersih yang kami rencanakan sebanyak 28 kali karena mengingat keterbatasan anggaran dan ini nanti akan kita lanjutkan dengan beberapa skema," katanya.
Selain bantuan air bersih, BPBD juga menyalurkan tandon air kepada masyarakat guna membantu penyimpanan pasokan air selama musim kemarau.
Di sisi lain, upaya penanganan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan darurat. BPBD telah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai dasar penyusunan program jangka panjang.
Menurut Kristianto, hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis agar kawasan rawan kekeringan dapat memperoleh intervensi program penyediaan air bersih secara berkelanjutan.
"Untuk ke depan, kita sudah melakukan pemetaan berkait daerah yang rawan kekeringan, yang nantinya kita akan koordinasi dengan instansi teknis untuk bisa diintervensi program pengadaan air bersih," tuturnya.
Tak hanya itu, BPBD Bondowoso juga mengajukan usulan pembangunan sumber air bor kepada BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sejumlah peluang kolaborasi dengan pihak swasta maupun lembaga kemanusiaan juga tengah dijajaki untuk memperkuat akses air bersih bagi masyarakat di wilayah rawan.
Kristianto menambahkan, kebutuhan distribusi air bersih akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
“BPBD juga membuka peluang dukungan dari pemerintah provinsi maupun sumber pendanaan lainnya guna memastikan penanganan dampak kekeringan dapat berjalan optimal sepanjang musim kemarau tahun ini,” pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
