Petani Pacitan Keluhkan Hasil Panen Tak Masuk SPPG, Korwil Belum Beri Tanggapan

PACITAN – Sejumlah petani di Kabupaten Pacitan mengeluhkan hasil panen mereka belum terserap dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Di tengah harapan agar program pemerintah ikut membuka pasar baru bagi produk lokal, petani mengaku hingga kini belum pernah dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan.

Keluhan itu salah satunya disampaikan Budi, petani asal Kecamatan Tulakan. Ia menilai kebutuhan pangan dapur SPPG di wilayahnya belum menyentuh hasil pertanian masyarakat sekitar.

“Sayuran, jagung, kacang saya lihat tidak ada di daftar menu. Hasil panen petani lokal juga tidak ada yang masuk ke SPPG,” katanya.

Kondisi serupa dialami Aripianto, petani sayuran asal Kecamatan Arjosari. Selama program MBG berjalan, ia mengaku belum pernah mendapat permintaan pembelian hasil panen dari pengelola dapur.

Padahal, hasil panen cabai rawit dan kangkung miliknya kerap melimpah. Hingga kini, ia masih mengandalkan pembeli di pasar untuk menjual hasil pertanian.

Aspirasi petani itu turut mendapat perhatian Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi. Ia berharap program pemerintah tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan peternak lokal.

“Soal SPPG, harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Program pemerintah sejatinya untuk rakyat,” ujarnya.

Arif mengaku telah mendengar langsung keluhan warga terkait belum optimalnya pelibatan hasil pertanian dan peternakan lokal dalam rantai pasok program.

“Kami dengar langsung aspirasi warga. Saya minta ke depan ada semacam kolektivitas jenis hasil pertanian maupun peternakan lokal agar bisa diserap sesuai kebutuhan konsumen,” katanya.

Namun, hingga berita ini ditulis, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Pacitan, Listiana Asworo, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi pada Jumat (4/6/2026) terkait keluhan petani tersebut.

Padahal, berdasarkan informasi pada laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN), satuan pelayanan gizi dibentuk sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk mendorong penyerapan hasil pertanian lokal di daerah.

Dalam skema itu, satuan pelayanan gizi tidak hanya bertugas menyalurkan bahan pangan dan mengawasi kualitas menu MBG, tetapi juga melakukan koordinasi dengan petani lokal agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari wilayah sekitar.

Namun di Pacitan, pola tersebut dinilai belum berjalan optimal. Di lapangan, petani mengaku belum merasakan dampak ekonomi dari program yang sedianya turut membuka akses pasar baru bagi hasil panen mereka. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.