Di Tengah Defisit, Persiapan Rakernas APEKSI Pemkot Tasikmalaya Menuai Sorotan

TASIKMALAYA – Pada 4 Juni 2026 lalu sejumlah pejabat dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) membahas satu agenda yang bagi pemerintah daerah dianggap penting, yakni  persiapan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Medan.

Forum itu menjadi ruang bertemunya para kepala daerah untuk membahas berbagai persoalan perkotaan, membangun jejaring kerja sama, memperluas peluang investasi, hingga mempromosikan potensi ekonomi dan pariwisata daerah.

Persiapan keberangkatan delegasi Pemerintah Kota Tasikmalaya justru memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan.  Bukan mengenai penting atau tidaknya forum APEKSI, melainkan mengenai momentum pelaksanaannya.

Di saat pemerintah daerah masih menghadapi tekanan fiskal, berbagai kewajiban keuangan belum sepenuhnya terselesaikan dan narasi efisiensi anggaran terus digaungkan, rencana pelibatan banyak OPD dalam agenda nasional tersebut dinilai menimbulkan paradoks kebijakan.

Publik mulai mempertanyakan prioritas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang sedang menghadapi tantangan.

Rapat yang digelar di Balai Kota Tasikmalaya menjadi titik awal penyusunan strategi keikutsertaan Kota Tasikmalaya dalam Rakernas APEKSI yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 di Kota Medan.

Sejumlah perangkat daerah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari delegasi resmi pemerintah kota.

Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya lima OPD akan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Mereka adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmindag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Selain itu, unsur Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya juga turut dilibatkan dalam berbagai tahapan persiapan hingga pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan Rakernas APEKSI, berbagai kegiatan pendukung lazim digelar, mulai dari forum kebijakan perkotaan, Indonesia City Expo, promosi investasi, pameran produk unggulan UMKM, promosi sektor pariwisata, hingga pertunjukan seni budaya daerah.

Bagi pemerintah daerah, forum semacam ini sering dipandang sebagai panggung strategis untuk memperkenalkan potensi wilayah kepada investor maupun pemerintah kota lainnya.

Namun justru di titik inilah perdebatan mulai muncul. Bagi sebagian pihak, manfaat jangka panjang yang dijanjikan dari forum APEKSI tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan.

Sorotan pertama datang dari kalangan rekanan pemerintah daerah. Agus Rustiana, salah seorang rekanan Pemerintah Kota Tasikmalaya, secara terbuka mempertanyakan kebijakan pelibatan banyak OPD dalam kegiatan tersebut.

Menurut Agus, langkah itu tidak mencerminkan kondisi fiskal daerah yang saat ini sedang menghadapi persoalan defisit anggaran dan tuntutan efisiensi belanja.

"Keikutsertaan dengan melibatkan banyak OPD ini tidak mencerminkan kondisi defisit anggaran dan efisiensi yang sedang dihadapi Pemerintah Kota Tasikmalaya," ujar Agus kepada TIMES Indonesia, Selasa (9/6/2026).

Pernyataan itu bukan sekadar kritik terhadap perjalanan dinas. Agus menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni masih adanya kewajiban pemerintah daerah yang menurutnya belum seluruhnya diselesaikan.

Ia menyebut sejumlah hak ASN dan kewajiban kepada rekanan masih menjadi pekerjaan rumah yang seharusnya lebih diprioritaskan.

"Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan pembayaran hutang dan berbagai kewajiban kepada ASN maupun rekanan yang hingga saat ini masih belum dibayarkan," katanya.

Bagi pelaku usaha yang selama ini menjadi mitra pemerintah, keterlambatan pembayaran bukan persoalan administratif semata.

Di balik tagihan yang belum dibayarkan terdapat roda usaha yang harus terus berputar, kewajiban membayar tenaga kerja, cicilan perbankan, hingga kebutuhan operasional perusahaan.

Kondisi itu membuat setiap keputusan penggunaan anggaran daerah menjadi perhatian serius.

Anggaran Diperkirakan Capai Ratusan Juta Rupiah

Perdebatan semakin menguat ketika muncul perkiraan mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti Rakernas APEKSI di Medan.

Menurut Agus Rustiana, jika seluruh komponen kebutuhan dihitung secara keseluruhan, anggaran yang diperlukan berpotensi mencapai ratusan juta rupiah.

Komponen tersebut meliputi biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tiket pesawat, transportasi lokal, akomodasi hotel, konsumsi, penyewaan kostum daerah, biaya stan pameran, hingga dekorasi dan perlengkapan promosi yang akan digunakan untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan Kota Tasikmalaya.

Belum lagi biaya pendukung lainnya yang lazim muncul dalam kegiatan berskala nasional.

Meski angka pasti belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah daerah, estimasi kebutuhan biaya tersebut sudah cukup memunculkan pertanyaan publik.

Terutama ketika pemerintah pada saat yang sama masih berbicara mengenai pentingnya efisiensi dan penyesuaian belanja daerah.

Kritik yang lebih tajam datang dari kalangan aktivis.

Muhamad Miqdar Nurdin, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tasikmalaya, menilai persoalan utama sebenarnya bukan terletak pada forum APEKSI.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah bagaimana pemerintah membaca situasi objektif yang sedang dihadapi daerah.

Ia menegaskan bahwa ketika kondisi fiskal sedang mengalami tekanan, logika kebijakan yang seharusnya dibangun adalah penghematan, efisiensi, dan fokus pada penyelesaian persoalan internal.

Bukan memperluas pengeluaran yang manfaatnya masih bersifat proyeksi dan asumsi.

"Krisis fiskal bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan. Krisis fiskal adalah krisis kepercayaan publik ketika masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara narasi penghematan yang disampaikan pemerintah dengan praktik penggunaan anggaran yang dilakukan," ujar Miqdar.

Menurut dia, transparansi menjadi kata kunci yang tidak dapat ditawar. Pemerintah Kota Tasikmalaya didorong untuk membuka secara rinci rencana anggaran keikutsertaan dalam Rakernas APEKSI 2026 kepada masyarakat.

Publik, kata dia, berhak mengetahui berapa besar dana yang akan digunakan, siapa saja yang akan berangkat, kegiatan apa saja yang akan diikuti, serta manfaat konkret apa yang akan diperoleh daerah dari keikutsertaan tersebut.

Jika pemerintah tidak mampu menunjukkan urgensi dan indikator keberhasilan yang jelas, maka keikutsertaan tersebut akan sulit diterima masyarakat yang sedang menunggu penyelesaian berbagai persoalan daerah.

Fenomena yang terjadi di Tasikmalaya sesungguhnya bukan kasus yang berdiri sendiri.

Di satu sisi, forum nasional seperti APEKSI dianggap penting untuk memperluas jejaring kerja sama, membuka peluang investasi, meningkatkan promosi daerah, serta memperkenalkan inovasi pelayanan publik.

Dalam banyak kasus, investasi yang masuk ke suatu daerah memang berawal dari proses komunikasi dan promosi yang dibangun dalam forum-forum semacam itu.

Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi fiskal yang sedang dihadapi.

Ketika masyarakat mendengar adanya kewajiban yang belum dibayarkan, proyek yang tertunda, atau hak-hak tertentu yang belum terpenuhi, maka setiap pengeluaran untuk kegiatan luar daerah akan menjadi sorotan.

Persoalan ini bukan lagi semata-mata tentang besaran anggaran, yang dipertaruhkan adalah persepsi publik terhadap prioritas kebijakan pemerintah.

Apakah pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan yang ada di dalam rumahnya sendiri, atau justru lebih sibuk mempromosikan rumah tersebut ke luar daerah.

Masyarakat juga menunggu penjelasan mengenai kondisi aktual keuangan daerah, termasuk perkembangan penyelesaian kewajiban kepada ASN maupun rekanan yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak.

Keterbukaan informasi menjadi penting bukan hanya untuk menjawab kritik, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang digunakan pemerintah berasal dari uang publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.

Dengan pelaksanaan Rakernas APEKSI yang tinggal menghitung pekan, perhatian kini tertuju pada langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama penting, mempromosikan daerah untuk masa depan dan menyelesaikan kewajiban yang menjadi tuntutan hari ini.

"Di tengah keterbatasan fiskal, publik tampaknya tidak hanya menunggu keberangkatan delegasi ke Medan.

Mereka juga menunggu jawaban sederhana namun mendasar, apakah prioritas anggaran daerah saat ini benar-benar sudah berada pada tempat yang semestinya?" pungkas Miqdar. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.