Advertisement
Peristiwa Daerah

Gubenur Ahmad Luthfi Dorong Distribusi Pangan Antardaerah, TPID Jateng Gelar Temu Bisnis

TPID Jawa Tengah mempertemukan 111 produsen dan 99 offtaker bahan pokok dalam temu bisnis untuk memperkuat distribusi pangan, menjaga ketersediaan pasokan, dan mengendalikan inflasi daerah.

TIMES Indonesia,
Gubenur Ahmad Luthfi Dorong Distribusi Pangan Antardaerah, TPID Jateng Gelar Temu Bisnis
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah (KAD) Intra Provinsi Jawa Tengah.
A-AA+

SEMARANG Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah mempertemukan 111 produsen dan 99 offtaker (pembeli) bahan pokok penting dalam Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah (KAD) Intra Provinsi Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi pangan, menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, sekaligus mempertahankan stabilitas inflasi di wilayah Jawa Tengah.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026), itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Nur Nugroho, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.

Advertisement

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, kondisi inflasi Jawa Tengah saat ini relatif terkendali sehingga perlu dipertahankan melalui kolaborasi berbagai pihak.

"Harapannya terjadi kerja sama di antara para bupati/wali kota, produsen, dan offtaker yang ada, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat terkendali. Output-nya adalah inflasi di Jawa Tengah bisa terjaga," kata Luthfi.

Ia menegaskan, Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus mampu memastikan kebutuhan pangan masyarakatnya terpenuhi terlebih dahulu sebelum memasok daerah lain. Karena itu, distribusi pangan antardaerah perlu terus diperkuat melalui skema aglomerasi dan kerja sama antardaerah.

"Produksi pangan yang kita miliki harus mampu menjamin kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Setelah itu baru bisa menopang kebutuhan wilayah lain," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Nur Nugroho, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Advertisement

Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pengendalian inflasi adalah efisiensi distribusi. Oleh karena itu, pertemuan langsung antara produsen dan offtaker menjadi langkah konkret untuk memperpendek rantai pasok dan memperlancar arus distribusi pangan.

"Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi itu. Kita coba pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan offtaker," ujarnya.

Melalui temu bisnis tersebut, para offtaker diharapkan dapat menyerap hasil produksi pangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk kemudian dipasarkan kembali sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Dengan demikian, pasokan dapat terjaga dan fluktuasi harga pangan lebih terkendali.

Dalam forum tersebut, komoditas beras menjadi yang paling banyak diminati dengan 30 calon pembeli. Disusul cabai sebanyak 25 peminat, minyak goreng 24 peminat, bawang merah 13 peminat, jagung empat peminat, serta telur tiga peminat.

Dari sisi produsen, komoditas cabai mendominasi dengan kehadiran 33 produsen. Berikutnya beras 28 produsen, jagung 25 produsen, bawang merah 20 produsen, telur ayam empat produsen, dan minyak goreng dua produsen.

Nur Nugroho berharap pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan transaksi jangka pendek, tetapi juga membangun komitmen kerja sama perdagangan yang berkelanjutan antara produsen dan offtaker.

"Mudah-mudahan dari pertemuan antara produsen dan offtaker ini dicapai transaksi ataupun komitmen untuk melakukan kerja sama perdagangan. Untuk mendukung itu kami juga membuat database agar koordinasi dengan TPID bisa lebih optimal," katanya.

Secara kewilayahan, Kabupaten Klaten dan Kota Semarang tercatat memiliki potensi kebutuhan kerja sama terbesar dari sisi offtaker, masing-masing dengan 11 potensi kerja sama. Sementara Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo masing-masing memiliki tujuh potensi kerja sama.

Adapun dari sisi produsen, Kabupaten Demak dan Grobogan menjadi daerah dengan potensi kerja sama tertinggi, masing-masing sebanyak sembilan potensi kerja sama. Disusul Kabupaten Batang dan Brebes yang masing-masing memiliki tujuh potensi kerja sama.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang untuk komoditas beras.

Selain itu, ditandatangani pula kerja sama antardaerah di kawasan Banyumas Raya yang mencakup komoditas cabai, beras, jagung, bawang merah, dan minyak goreng. Kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas pasokan pangan antardaerah sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga di Jawa Tengah. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Bambang H Irwanto
PenulisBambang H IrwantoEditor TIMES Indonesia, bergabung di penghujung tahun 2018, berpengalaman sebagai wartawan sejak 2001.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia