BPS Kabupaten Malang Minta Masyarakat Beri Jawaban Jujur Kepada Petugas Sensus Ekonomi

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mengingatkan masyarakat agar memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi (SE) 2026 berlangsung. Dijadwalkan, petugas sensus akan mulai mendatangi rumah warga di seluruh Kabupaten Malang sejak 15 Juni - 31 Agustus 2026.

Kepala BPS Kabupaten Malang, Erny Fatma Setyoharini, menegaskan bahwa kualitas data yang diperoleh petugas sensus akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang disusun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam beberapa tahun ke depan.

Menurutnya, masih ada anggapan sebagian masyarakat yang sengaja merendahkan kondisi ekonominya agar terlihat kurang mampu, atau sebaliknya melebih-lebihkan usahanya karena alasan tertentu. Praktik tersebut justru dapat membuat data menjadi tidak akurat dan berpotensi memengaruhi kebijakan yang dihasilkan.

"Kalau warga itu ingin kebijakan pemerintah daerah yang tepat, ya harus memberikan jawaban yang benar. Jangan direndah-rendahkan biar kelihatan miskin atau dinaik-naikkan karena takut miskin. Kalau seperti itu, jelas data yang akan kita sampaikan ke pemerintah akan salah," ujar Erny, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi tidak akan dipublikasikan secara individu. BPS menjamin seluruh informasi yang diberikan masyarakat bersifat rahasia dan hanya akan diolah menjadi data statistik dalam bentuk agregat.

"Kita rahasiakan, kita tidak akan menyampaikan data by name by address. Jadi nanti datanya global, misalnya pelaku usaha sektor perdagangan ada berapa orang, omzetnya berapa. Jadi tidak A per A," katanya.

Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir saat menyampaikan informasi terkait usaha yang dijalankan, termasuk mengenai omzet, jumlah tenaga kerja, maupun data ekonomi lainnya.

Erny menegaskan bahwa tugas BPS adalah menghasilkan data makro yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan ataupun penegakan hukum.

"Yang disampaikan BPS itu data makro, bukan data mikro. Kecuali untuk penelitian, itu pun tidak muncul nama responden, mungkin hanya responden 1, responden 2, responden 3 dan seterusnya," jelasnya.

Menurut Erny, manfaat sensus ekonomi akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelaku usaha mikro hingga perusahaan besar. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan.

"Efeknya bakal tinggi, semua tingkatan. Baik pedagang kecil maupun pedagang besar, semua akan merasakan manfaatnya," ujarnya.

Saat ini BPS Kabupaten Malang telah memulai pendataan terhadap usaha-usaha besar melalui metode pengisian data bersama atau ngisi bareng. Langkah tersebut dilakukan agar proses pengumpulan data lebih efektif sekaligus mengurangi beban petugas lapangan yang nantinya fokus mendata rumah tangga dan usaha skala kecil hingga menengah.

"Yang kemarin sudah mulai ngisi bareng itu usaha besar. Karena usaha besar memang tugasnya BPS untuk langsung melakukan pendataan, bukan petugas teman-teman ini," kata Erny.

Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Malang akan melibatkan 2.590 petugas yang tersebar di 33 kecamatan.  Melalui sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali tersebut, BPS berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Malang selama satu dekade terakhir.

Data itu nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, pengembangan UMKM, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih efektif dan tepat sasaran. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.