Posnu Datangi Inspektorat Kota Banjar, Soroti Sengkarut Tata Kelola Keuangan dan BUMDes
Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Banjar, Agus Muslih, mengapresiasi kehadiran dan masukan yang disampaikan oleh pihak Posnu.
BANJAR – Jajaran Dewan Pengurus Cabang Pos Nusantara (DPC Posnu) Kota Banjar menyambangi Kantor Inspektorat Kota Banjar untuk melakukan audiensi terkait dugaan karut-marut tata kelola keuangan di pemerintahan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kedatangan organisasi kepemudaan tersebut membawa sejumlah informasi tambahan penting terkait polemik yang terjadi di Desa Kujangsari.
Inspektorat Siap Lakukan Investigasi dan Audit
Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Banjar, Agus Muslih, mengapresiasi kehadiran dan masukan yang disampaikan oleh pihak Posnu.
Menurutnya, informasi tambahan ini akan menjadi bahan berharga bagi Inspektorat untuk melakukan pengembangan dan audit lebih lanjut.
"Kami mendapat informasi-informasi tambahan yang nanti bisa dijadikan bahan tindak lanjut oleh Inspektorat untuk melakukan audit selanjutnya, serta untuk perbaikan tata kelola BUMDes ke depan," ujar Agus Muslih, Kamis (11/6/2026).
Agus menambahkan, pada tahun anggaran 2025 ini, seluruh desa di Kota Banjar memiliki program mandat yang berfokus pada ketahanan pangan.
Terkait polemik di Desa Kujangsari, Inspektorat memastikan akan menjadwalkan audit khusus dalam waktu dekat, menyusul audit yang saat ini sedang berjalan di Desa Binangun.
"Kebetulan kami sedang melakukan audit juga di Desa Binangun. Jadi insyaallah bulan ini kita lakukan audit juga terhadap Desa Kujangsari sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sudah disusun," jelasnya.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan pemanggilan pihak ketiga yang terlibat dalam program ketahanan pangan, Agus menegaskan pihaknya akan bergerak sesuai dengan perencanaan audit.
"Keterangan-keterangan tentu pihak ketiga juga nanti mungkin bagian dari yang akan kita minta keterangannya," pungkas Agus.
Pembina Posnu: Selamatkan Uang Masyarakat
Di tempat yang sama, Pembina Posnu Kota Banjar, Muhlison, menyoroti dua poin krusial yang dinilai rawan menjadi celah penyelewengan anggaran dan menabrak regulasi.
1. Masalah Utang Pribadi yang Ditanggung Desa
Muhlison mempertanyakan adanya fenomena utang perorangan atau oknum pegawai desa yang tiba-tiba dibebankan dan ditanggung oleh pemerintah desa. Secara normatif, hal tersebut jelas melanggar aturan.
"Utang pemerintah itu sifatnya resmi, harus melalui musyawarah, dan melibatkan institusi resmi seperti BPD di tingkat desa. Jangan sampai utang personal/pribadi dijadikan dana talang lalu diklaim jadi tanggung jawab desa. Kalau nabrak prosedur dan ada unsur kesengajaan, tolong diluruskan. Ini rawan penyelewengan," tegas Muhlison.
2. Transaksi Kerja Sama BUMDes Menggunakan Rekening Pribadi
Poin kedua yang dikritik keras oleh Posnu adalah adanya nota kesepahaman (MoU) kerja sama resmi kelembagaan, namun transaksi keuangannya justru menggunakan rekening pribadi, bukan rekening resmi milik desa, BUMDes, ataupun badan hukum mitra (CV/PT).
"Ini institusi pemerintahan, ada aturannya. Kerja sama resmi, tapi transaksi pakai rekening pribadi, boleh enggak? Tentu enggak boleh! Kenapa tidak lewat prosedur resmi? Ini uang masyarakat, bukan uang kecil. Jangan sampai ada pengaburan dan pencampuradukan keuangan," tambahnya.
Muhlison mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kota Banjar untuk memperketat fungsi pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak menular ke desa-desa lain.
"Kami apresiatif terhadap respons Inspektorat yang akan menindaklanjuti hal ini. Tuntutan kami hanya satu, melakukan investigasi, validasi temuan, dan selamatkan keuangan masyarakat," tutup Muhlison. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
