Soal Jual Beli Seragam, Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi Panen Keluhan Orang Tua Siswa

BANYUWANGI – Praktik dugaan jual beli atribut dan kain seragam di lingkungan sekolah pasca momen Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terus memantik sorotan. Kali ini, anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, Zamroni SH, mengaku panen aduan langsung dari sejumlah orang tua siswa baru tingkat SMP Negeri di Bumi Blambangan.

Rata-rata para wali murid mengeluhkan besarnya biaya yang harus mereka tebus untuk membeli paket atribut dan kain seragam yang disediakan oleh pihak sekolah.

Zamroni menceritakan, salah satu orang tua siswa baru SMP Negeri di wilayah Banyuwangi kota menyampaikan bahwa pihak sekolah menyiasati aturan dengan cara mengalihkan proses transaksi pembelian atribut dan kain seragam melalui koperasi sekolah.

“Namanya orang tua yang ingin anaknya bisa sekolah, ya mau tidak mau pasti membeli atribut dan kain seragam, apalagi terkesan diarahkan. Meskipun si orang tua sebenarnya cukup terbebani dengan harga yang ditentukan oleh pihak sekolah melalui koperasi sekolah,” ungkap Zamroni kepada TIMES Indonesia, Kamis (11/6/2026).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Banyuwangi ini juga membeberkan bahwa sejumlah orang tua yang mengadu kepadanya tidak tinggal diam. Mereka bahkan telah melakukan perbandingan langsung antara harga kain seragam yang dijual pihak SMP Negeri dengan harga komoditas serupa di sejumlah toko kain dan pasar tradisional.

“Menurut orang tua siswa baru tersebut, harga yang dipatok pihak sekolah justru jauh lebih mahal dibanding harga di pasaran,” cecar politisi NasDem ini.

Kondisi tersebut membuat para orang tua siswa baru di sejumlah SMP Negeri berharap banyak kepada pihak legislatif. Mereka meminta agar dewan bisa segera turun tangan memberikan solusi konkret atas fenomena musiman ini. Dimana sejumlah sekolah negeri mendadak berubah fungsi menjadi ladang bisnis penjualan kain seragam pasca SPMB.

Merespons jeritan wali murid, Zamroni mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah anggota DPRD Banyuwangi lainnya. Langkah terdekat, dewan berkomitmen untuk segera melakukan tindakan nyata dengan memanggil Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi dalam forum hearing atau rapat dengar pendapat.

Langkah tegas itu sengaja diambil mengingat praktik sekolah SMP Negeri yang menjual kain seragam ke siswa baru secara regulasi jelas-jelas telah dilarang keras, baik oleh Dispendik Banyuwangi, maupun KPK.

Sangat disayangkan, fenomena komersialisasi seragam di tingkat SMP Negeri ini disinyalir terjadi cukup marak dan masif di Banyuwangi. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan dan kontradiktif di tengah program pemerintah yang gencar mengampanyekan pendidikan gratis serta sekolah bebas dari pungutan liar (pungli).

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal isu pendidikan ini, Zamroni membuka posko pengaduan darurat. Bagi para wali murid atau orang tua siswa baru SMP Negeri di Banyuwangi yang merasa menjadi korban komersialisasi kain seragam, diminta untuk mengadu langsung melalui Call Center nomor WhatsApp (WA) pribadinya di 0813-4204-8716.

Melalui saluran pengaduan langsung tersebut, Zamroni berpesan kepada seluruh warga Banyuwangi agar memiliki keberanian untuk bersuara demi perbaikan kualitas pendidikan. Jika ada masyarakat yang merasa diintimidasi, dipaksa membeli atribut, atau mendapati praktik pungli dalam bentuk apa pun di sekolah, diminta tidak ragu melapor.

Kenapa para orang tua siswa baru SMP Negeri di Banyuwangi, harus berani memperjuangkan hak atas pendidikan buah hatinya?. Karena menurut Zamroni, sekolah SMP Negeri adalah milik pemerintah dan bukan milik Kepala Sekolah. Dan guru serta Kepala Sekolah yang berstatus ASN telah digaji oleh negara dari hasil pajak yang dibayar masyarakat.

“Ini saatnya kita berjuang bersama memperbaiki dunia pendidikan di Banyuwangi,” lantang Zamroni.

Politisi muda ini memberikan jaminan penuh bahwa dirinya akan mengawal langsung setiap laporan yang masuk hingga tuntas.

“Masyarakat tidak perlu khawatir atau takut. Kami di dewan berkomitmen penuh untuk memperjuangkan nasib para pelapor, dan kami jamin identitas serta keamanan pelapor akan dirahasiakan rapat-rapat,” tegas Zamroni. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.