19 Proyek Infrastruktur Sidoarjo Gagal Tender, DPRD Desak Pemkab Lakukan Evaluasi Total

SIDOARJO – Gagalnya tender 19 paket pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo memicu perhatian serius DPRD Sidoarjo.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan karena sejumlah proyek strategis harus menjalani proses tender ulang, yang berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan dan tertundanya manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Beberapa proyek strategis yang gagal tender di antaranya Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road Waru–Buduran, Peningkatan Jalan Gedangan–Betro, hingga rehabilitasi sejumlah sekolah negeri. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran karena proses lelang membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara pelaksanaan pekerjaan dibatasi oleh tahun anggaran yang terus berjalan.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat, menegaskan bahwa tender ulang akan berdampak langsung terhadap waktu pelaksanaan proyek. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.

"Tender ulang proyek pembangunan ini pasti berpengaruh terhadap waktu pekerjaan. Kami tidak ingin proyek tersebut molor," katanya, Jumat (12/6/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kegagalan tender yang terjadi berulang kali tidak bisa hanya dianggap sebagai persoalan teknis. Lebih dari itu, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa proses perencanaan, penyusunan dokumen hingga tahapan evaluasi masih menyisakan persoalan yang perlu dibenahi.

“Kalau sampai tidak ada peserta yang lolos, berarti ada yang tidak match antara spesifikasi dan kondisi pasar. Ini harus dievaluasi serius,” ujarnya.

Komisi C DPRD Sidoarjo pun mendorong Pemkab melakukan review total terhadap standar perencanaan proyek, termasuk memastikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun secara realistis dan sesuai kondisi lapangan. Selain itu, pendampingan teknis sejak tahap perencanaan juga dinilai penting untuk meminimalisasi kesalahan dalam dokumen tender.

Senada dengan itu, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M. Zakaria Dimas Pratama, menilai persoalan gagal tender bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan budaya kerja dalam perencanaan pengadaan.

Ia mencontohkan proyek Frontage Road Waru–Buduran yang tidak memiliki peserta lolos evaluasi, serta rehabilitasi SMPN 4 Sidoarjo yang harus dilakukan tender ulang akibat kesalahan dokumen. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan masih perlunya pembenahan serius dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

“Jangan sampai tender itu hanya formalitas. Perencanaan harus benar-benar matang, karena kalau gagal tender, yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat yang menunggu pembangunan,” tegas Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo itu.

Dimas juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengadaan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus penerapan sistem monitoring berbasis digital yang lebih ketat dan transparan. Dengan langkah tersebut, ia berharap potensi kegagalan tender dapat ditekan sehingga pembangunan di Kabupaten Sidoarjo berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Kami akan terus mengawal proses perbaikan ini agar pembangunan di Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ucapnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.