Ketahanan Energi Dinilai Terancam, Negara Diingatkan Tak Terjebak Politik Jangka Pendek

PACITAN – Ketahanan energi Indonesia dinilai menghadapi ancaman serius di tengah tekanan geopolitik global. Negara diingatkan agar tidak terjebak pada kebijakan jangka pendek berorientasi politik elektoral, ketika gejolak harga energi terus berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Pandangan itu disampaikan akademisi kebijakan publik, Dekan FISIP Untag 1945 Banyuwangi, Ketua PA GMNI Banyuwangi, Ketua IKA Untag 1945 Banyuwangi, Tenaga Ahli DPRD Banyuwangi, Mitra Bestari BRIDA Kalimantan Selatan, sekaligus bagian dari Komunitas Pendamping Disabilitas Aura Lentera, Dr Hary Priyanto.

Menurut Hary, dinamika geopolitik global telah menjadikan sektor energi sebagai arena paling rentan terhadap tekanan ekonomi dan politik.

Ia menilai ketahanan energi tidak lagi cukup dipahami sebatas ketersediaan listrik atau cadangan minyak. Lebih dari itu, persoalan energi berkaitan dengan kemampuan negara merancang tata kelola yang mampu menjamin akses, keterjangkauan, dan keberlanjutan bagi masyarakat.

“Kenaikan BBM berdampak pada stabilitas harga bahan, barang, dan jasa. Kesadaran rakyat dalam menduga adalah bentuk kecerdasan analisis pada lonjakan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik, tingginya biaya produksi, serta tekanan nilai dolar ke rupiah Indonesia,” tulis Hary, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai tekanan global membuat negara-negara yang bergantung pada impor energi semakin rentan terhadap inflasi, tekanan fiskal, hingga stagnasi pembangunan. Konflik antarnegara, rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok, hingga proteksionisme energi disebut memperbesar ketidakpastian harga komoditas energi dunia.

Dalam konteks Indonesia, Hary berpandangan respons pemerintah terhadap ancaman ketahanan energi tidak cukup jika hanya mengandalkan kebijakan subsidi atau penyesuaian harga bahan bakar.

“Semangat ketahanan energi jangan sekadar ditangani melalui kebijakan subsidi atau penyesuaian harga, tetapi menuntut kemampuan negara menjamin ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan energi di berbagai situasi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya langkah jangka panjang berupa diversifikasi energi, percepatan energi terbarukan, penguatan cadangan strategis nasional, hingga pembentukan kelembagaan yang adaptif terhadap risiko geopolitik.

Kritik terhadap Orientasi Kebijakan

Di tengah ancaman tersebut, Hary menyoroti arah kebijakan pemerintah yang dinilai lebih fokus pada penguatan legitimasi politik melalui program populis ketimbang membangun fondasi ketahanan energi nasional.

Ia menyinggung sejumlah program dengan visibilitas publik tinggi, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai lebih dominan dibanding penguatan sektor energi.

Mengutip pandangan Rifqi Nuril Huda dari Institute of Energy and Development Studies (IEDS), Hary menyebut stabilitas pasokan energi merupakan syarat dasar bagi aktivitas ekonomi, industri, hingga pelayanan publik.

“Ketika harga minyak dunia berfluktuasi akibat konflik geopolitik atau gangguan rantai pasok global, yang berefek domino pada naiknya harga BBM, biaya transportasi, hingga inflasi, maka penderitaan rakyat meningkat,” tulisnya.

Menurut dia, negara semestinya memperkuat diversifikasi energi, memperbesar kapasitas cadangan strategis, mempercepat transisi energi terbarukan, dan memperbaiki tata kelola energi nasional.

Hary mengingatkan, apabila negara lebih mengutamakan kebijakan berorientasi elektoral, ketahanan energi berpotensi menjadi isu sekunder.

“Negara sejatinya tidak boleh sibuk menjaga stabilitas politik daripada membangun stabilitas energi,” katanya.

Fenomena Lipstick Effect

Di sisi lain, Hary menilai tekanan ekonomi akibat gejolak energi mulai terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang dikenal sebagai lipstick effect.

Fenomena ini sempat disinggung Banyu Biru Djarot saat rapat kerja bersama Menteri Perindustrian pada 8 Juni 2026. Dalam kondisi ekonomi sulit, masyarakat cenderung tetap konsumtif dengan mengalihkan pengeluaran dari barang mahal ke produk yang lebih terjangkau demi menjaga kenyamanan psikologis dan status sosial.

Menurut Hary, pola tersebut dapat menjadi indikator sosial atas meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat akibat tekanan energi.

“Kenaikan harga BBM, tarif listrik, atau biaya energi lainnya, cepat atau lambat, pasti mengurangi kapasitas konsumsi,” tulisnya.

Ia mengingatkan, tingginya aktivitas belanja masyarakat tidak selalu menandakan kondisi ekonomi yang sehat. Di balik konsumsi yang tampak stabil, masyarakat bisa jadi mulai mengurangi pengeluaran produktif, seperti pendidikan, tabungan, investasi, hingga pengembangan usaha.

Karena itu, negara dinilai perlu memastikan gejolak energi tidak berkembang menjadi penurunan kesejahteraan yang terselubung.

Pancasila sebagai Pijakan Kebijakan Energi

Hary menilai momentum bulan Juni, yang identik dengan lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, menjadi pengingat bahwa negara memiliki mandat menghadirkan keadilan sosial, termasuk dalam tata kelola energi.

Menurut dia, kebijakan energi semestinya tidak hanya bertumpu pada efisiensi ekonomi dan stabilitas fiskal, melainkan juga memastikan keadilan, aksesibilitas, dan keberlanjutan bagi masyarakat luas.

“Pancasila tidak hanya berposisi sebagai simbol ideologis, tapi juga pedoman kebijakan dalam memastikan energi sebagai instrumen kemakmuran bersama, bukan sumber kerentanan sosial,” ujarnya.

Ia mendorong negara memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi, pengembangan energi terbarukan, penguatan cadangan strategis, serta perbaikan tata kelola sektor energi secara berkelanjutan.

“Penting, agar negara tidak terjebak pada algoritma krisis tanpa menyelesaikan akar masalahnya,” kata Hary. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.