Tolak Tanda Tangani Komitmen Dialog, Ketua DPRD Cianjur Picu Kekecewaan Mahasiswa
PMII Cianjur gelar aksi “Indonesia Darurat, Cianjur Melarat” di DPRD, menolak lonjakan BBM, kritik program makan gratis, soroti rupiah, koperasi desa, dan inkonsistensi Ketua DPRD.
CIANJUR – Gelombang unjuk rasa mahasiswa kembali memanaskan halaman Gedung DPRD Cianjur, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
Kali ini, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cianjur turun ke jalan membawa rapor merah situasi negara dan daerah melalui aksi bertajuk Indonesia Darurat, Cianjur Melarat, PMII Menggugat.
Dalam orasinya tersebut, kelompok mahasiswa ini membawa lima poin krusial yang menuntut perhatian lebih serius pemerintah.
Mereka secara tegas menolak lonjakan harga BBM, mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis karena dianggap membebani kas negara serta rawan korupsi, hingga meminta strategi konkret demi menjaga keperkasaan nilai tukar rupiah.
Selain itu, mandeknya Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih serta isu dwifungsi TNI-Polri juga menjadi sorotan utama yang dituntut untuk segera dievaluasi demi menjaga iklim demokrasi.
Ketegangan mulai memuncak usai perwakilan massa melakukan audiensi langsung dengan jajaran pimpinan dewan.
Dalam hal ini PMII meluapkan kegeramannya lantaran Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dinilai tidak konsisten dan lari dari kesepakatan yang baru saja dibahas bersama di dalam ruang pertemuan.
Koordinator Lapangan Aksi, Fauzi Rohmat mengungkapkan bahwa pucuk pimpinan legislatif tersebut awalnya sepakat untuk menampung dan menyatakan sikap atas seluruh aspirasi mereka.
"Namun, situasi berbalik 180 derajat ketika mahasiswa menyodorkan lembar pernyataan sikap tertulis untuk ditandatangani sebagai bukti komitmen autentik," katanya, Selasa (16/6/2026).
Fauzi Rohmat menegaskan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan sikap Ketua DPRD yang tidak selaras dengan pembicaraan saat dialog, di mana saat komitmen hendak dituangkan secara resmi, yang bersangkutan justru menolak tanda tangan dan memilih pergi meninggalkan massa.
Menurut penjelasannya, bahwa tindakan inkonsisten tersebut memperlihatkan absennya keseriusan dalam menanggapi suara masyarakat.
Senada dengan hal itu, Ketua PC PMII Cianjur, Nur Alim Abdul Gani menyampaikan bahwa kehadiran para kader ke gedung wakil rakyat tersebut mengemban amanah murni dari masyarakat, bukan sekadar seremonial belaka.
Nur Alim menyatakan bahwa mereka datang membawa aspirasi riil warga dengan harapan DPRD memperlihatkan tanggung jawab yang konkret, sehingga sangat disayangkan ketika ruang diskusi yang sudah terbuka justru dinodai oleh ketakutan untuk menyatakan sikap secara hitam di atas putih.
Merespons ketidakpastian ini, lebih lanjut PMII Cianjur menyatakan tidak akan tinggal diam dan berjanji terus mengawal kelima tuntutan mereka.
Akibat pengingkaran komitmen oleh Ketua DPRD Cianjur, organisasi mahasiswa ini kini tengah bersiap mengonsolidasikan gerakan yang lebih besar melalui aksi fase kedua sebagai bentuk desakan moral hingga aspirasi mereka dipenuhi secara nyata.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
