Demo MBG Mengemuka, GM FKPPI Malang Ajak Publik Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi

Malang – Gelombang aksi demonstrasi yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai bermunculan di sejumlah daerah. Setelah terjadi di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Pati, aksi serupa juga berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Malang pada 15 Juni 2026.

Di tengah dinamika tersebut, Sekretaris GM FKPPI Kabupaten Malang, Ferry Hamid, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan persatuan, menjaga stabilitas sosial, serta menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab dan konstruktif.

Menurut Ferry, berbagai persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini memang tidak dapat dipungkiri menjadi sumber keresahan publik. Mulai dari nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan, kenaikan harga bahan bakar minyak, hingga meningkatnya biaya hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita memahami bahwa masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Harga kebutuhan pokok meningkat, ongkos transportasi bertambah, biaya produksi petani naik, sementara sebagian masyarakat merasa pendapatannya belum mengalami perbaikan yang signifikan," ujar Ferry, Selasa (16/6/2026).

Ia menilai kondisi tersebut merupakan persoalan yang wajar menjadi perhatian publik karena menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Menurutnya, penyampaian aspirasi harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi yang sehat dan tidak membuka ruang bagi munculnya polarisasi sosial maupun konflik horizontal.

Ferry mengatakan bahwa dalam situasi ekonomi yang menantang, bangsa Indonesia justru membutuhkan lebih banyak ruang dialog dan gotong royong daripada pertentangan yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi. Tetapi jangan sampai perbedaan itu berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan kepentingan bangsa yang lebih besar," katanya.

Menurut dia, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik yang dijamin konstitusi. Namun kritik tersebut seharusnya diarahkan untuk mencari solusi, bukan membangun sentimen yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.

Ferry mengingatkan bahwa sejarah bangsa Indonesia menunjukkan tantangan besar sering kali dapat dihadapi ketika masyarakat tetap menjaga persatuan. Sebaliknya, berbagai persoalan akan semakin sulit diselesaikan apabila energi bangsa habis untuk saling berhadapan.

"Kita boleh berbeda pandangan. Kita boleh mengkritik kebijakan. Tetapi jangan sampai kehilangan kesadaran bahwa kita tetap berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia," ujarnya.

Ia juga menyoroti maraknya informasi dan narasi yang beredar di media sosial menjelang berbagai aksi demonstrasi. Menurutnya, masyarakat perlu lebih cermat dalam menerima informasi agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu memiliki dasar fakta yang kuat.

"Jangan sampai keresahan ekonomi yang memang nyata kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi yang memperkeruh keadaan. Masyarakat harus tetap kritis, tetapi juga harus bijak dalam memilah informasi," katanya.

Ferry menegaskan bahwa krisis ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan angka statistik atau fluktuasi pasar. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil, petani, nelayan, hingga pekerja sektor informal yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan berbagai kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan tetap menjaga kondusivitas daerah serta tidak mudah terjebak pada narasi yang mengarah pada perpecahan.

"Indonesia dibangun dengan semangat persatuan. Kita boleh menyampaikan kritik, tetapi jangan sampai kehilangan rasa memiliki terhadap bangsa ini. Aspirasi harus menjadi jalan memperbaiki keadaan, bukan menjadi jalan yang justru memperlebar jarak antarsesama anak bangsa," tutur Ferry.

Ia menambahkan bahwa berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini membutuhkan solusi bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, ruang demokrasi harus dijaga agar tetap menjadi sarana menyampaikan gagasan dan aspirasi secara damai.

"Mari kita jaga persatuan, jangan mudah terprovokasi. Kritik boleh, pengawasan perlu, tetapi kepentingan bangsa harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan," pungkasnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.