Harga Pertamax Naik, GMNI Banyuwangi Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan

BANYUWANGI – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Banyuwangi (GMNI Banyuwangi) menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Organisasi mahasiswa itu menilai kondisi tersebut menjadi sinyal tekanan ekonomi nasional yang ujungnya kembali membebani masyarakat kecil.

Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Riyan Bachtiar, mengatakan pemerintah tidak semestinya melihat kenaikan harga BBM semata sebagai konsekuensi mekanisme pasar.

Menurutnya, setiap kenaikan harga energi selalu memiliki efek berantai terhadap biaya hidup masyarakat. Ketika harga BBM naik, yang terdampak bukan hanya pengguna kendaraan pribadi.

"Petani, nelayan, pelaku UMKM, buruh, hingga masyarakat kecil akan merasakan dampaknya melalui kenaikan biaya produksi, distribusi, dan harga kebutuhan sehari-hari,” kata Riyan dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Menurut dia, dampak kenaikan harga energi hampir selalu menjalar ke berbagai sektor. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan tekanan, terutama kelompok dengan pendapatan terbatas.

“Pada akhirnya, rakyatlah yang kembali diminta menanggung beban atas berbagai persoalan ekonomi yang terjadi,” ujarnya.

GMNI Banyuwangi menilai pelemahan rupiah seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah kebijakan ekonomi nasional.

Pemerintah, kata Riyan, tidak cukup hanya menampilkan indikator pertumbuhan ekonomi apabila kondisi daya beli masyarakat justru terus tertekan.

“Jangan sampai pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi di atas kertas, sementara rakyat di bawah justru semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya,” katanya.

Menurut Riyan, pertumbuhan ekonomi seharusnya diukur dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti apa pun apabila tidak mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” lanjutnya.

Selain menyoroti harga energi, GMNI Banyuwangi juga meminta pemerintah mengkaji ulang prioritas belanja negara di tengah situasi ekonomi yang dinilai penuh ketidakpastian.

Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi, M. Andri Hidayat, mengatakan pemerintah perlu berani mengevaluasi program-program yang dianggap tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini rakyat membutuhkan jaminan stabilitas harga, lapangan pekerjaan, pendidikan yang layak, dan akses kesehatan yang terjangkau,” ujar Andri.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu mengalihkan fokus anggaran pada sektor yang lebih mendesak ketimbang program-program yang bersifat seremonial.

“Pemerintah harus berani mengevaluasi program-program yang bersifat seremonial dan mengalihkan fokus anggaran pada kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat,” katanya.

GMNI Banyuwangi juga mengingatkan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi masyarakat dari dampak kebijakan ekonomi yang berpotensi memperburuk kondisi sosial.

Karena itu, pemerintah didesak segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memastikan pasokan energi nasional tetap aman dan terjangkau.

Sebagai organisasi yang berlandaskan Marhaenisme, GMNI Banyuwangi menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

“Kami menegaskan bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus dijadikan pihak yang menanggung konsekuensi dari setiap gejolak ekonomi. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar regulator,” ujar Riyan.

“Jika hari ini rakyat dipaksa menghadapi kenaikan harga, maka pemerintah wajib menunjukkan keberpihakannya melalui kebijakan yang nyata, bukan sekadar narasi dan janji politik,” pungkasnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.