HMI Pangandaran Dorong Pemkab Segera Lakukan Proses Percepatan Sekda Definitif
HMI Pangandaran mendesak Pemkab percepat pengisian Sekda definitif karena jabatan ini strategis untuk efektivitas birokrasi, pelayanan publik, dan kelancaran program pembangunan daerah.
PANGANDARAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pangandaran meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk segera mempercepat proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.
Ketua Umum HMI Pangandaran Fajar Saripudin mengatakan, keberadaan Sekretaris Daerah (Sekda) yang definitif sangat penting untuk menjamin efektivitas koordinasi birokrasi.
Selain itu, Sekda definitif juga sebagai upaya percepatan pelayanan publik, serta kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah.
"Posisi Sekretaris Daerah merupakan jabatan strategis yang memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah," kata Fajar, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan, kekosongan atau keterlambatan penetapan pejabat definitif dinilai dapat berdampak terhadap optimalisasi kinerja pemerintahan.
"HMI memandang bahwa percepatan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah merupakan kebutuhan yang mendesak," tambahnya.
Kabupaten Pangandaran membutuhkan sosok pemimpin birokrasi yang mampu mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah secara efektif dan profesional.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Pangandaran saat ini membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan responsif.
"Keberadaan Sekda definitif diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah serta memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target," tuturnya.
HMI Pangandaran juga menilai bahwa percepatan proses pengisian jabatan Sekda akan memberikan kepastian bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.
Kepemimpinan birokrasi yang jelas dinilai dapat meningkatkan semangat kerja, disiplin dan efektivitas koordinasi antar instansi.
HMI menilai, dorongan percepatan Sekda definitif tersebut bukan semata berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Pelayanan publik yang optimal membutuhkan sistem birokrasi yang stabil dan kepemimpinan yang kuat di tingkat sekretariat daerah," ujar Fajar.
HMI Pangandaran berharap, seluruh tahapan yang diperlukan dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Transparansi, profesionalitas dan prinsip birokrasi harus tetap menjadi landasan utama dalam proses penetapan Sekretaris Daerah. (*)
HMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses tersebut agar berjalan secara terbuka dan akuntabel.
HMI Pangandaran berharap pejabat yang nantinya terpilih memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta komitmen yang kuat dalam mendorong kemajuan.
"HMI Pangandaran berkomitmen untuk terus memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah demi terciptanya pemerintahan yang profesional, transparan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat," pungkas Fajar. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
