BEM Nusantara Jatim Gelar Aksi, Tuntutan Reformasi Tata Kelola Negara dan Penolakan Militerisme Sipil

SURABAYA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2026).

Aksi ini membawa tema utama "Menolak Pemborosan APBN, Militerisme Sipil, dan Kemunduran Tata Kelola Demokrasi" sebagai respons terhadap arah kebijakan nasional saat ini.

Melalui aksi ini, massa mahasiswa menyoroti indikasi kemunduran tata kelola negara, mulai dari tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, ketimpangan akses pendidikan, naiknya biaya hidup, hingga ancaman terhadap ruang sipil.

Aliansi menilai bahwa prioritas anggaran dan kebijakan negara saat ini belum sepenuhnya diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Muhammad Zainnur Abdillah, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan upaya konstitusional untuk mengoreksi arah kebijakan pemerintah agar kembali berpihak pada kepentingan publik.

"Krisis yang kita hadapi hari ini saling berkaitan. Mulai dari pemborosan anggaran untuk program populis, pengisian jabatan publik yang mengabaikan meritokrasi, hingga perluasan pengaruh militer di ranah sipil merupakan tanda melemahnya demokrasi. Kami menegaskan bahwa uang rakyat harus kembali untuk rakyat, dan jalannya pemerintahan wajib dikawal oleh supremasi sipil," ujar Zainnur.

Berdasarkan kajian sikap resmi organisasi, Aliansi BEM Nusantara Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti poin-poin tuntutan berikut:

1. Hentikan pemborosan APBN untuk program populis pemerintahan Prabowo – Mendesak agar anggaran negara dialokasikan pada sektor berdampak struktural seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan penciptaan lapangan kerja layak, bukan untuk proyek berorientasi popularitas jangka pendek.
2. Hentikan militerisme dalam ranah sipil – Menolak masuknya logika komando dan dominasi aparat bersenjata ke dalam ruang-ruang demokrasi sipil, birokrasi, dan lembaga pendidikan.
3. Pecat pejabat non-kompeten dalam Kabinet Prabowo-Gibran – Mendesak perbaikan tata kelola rekrutmen pejabat publik berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan meritokrasi guna menghindari korupsi serta konflik kepentingan.
4. Evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Menyoroti kesiapan infrastruktur distribusi, akurasi data, serta potensi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program MBG.
5. Mendesak stabilisasi cadangan devisa negara– Meminta Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan langkah konkret dalam memperkuat ekspor bernilai tambah serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah demi menekan beban ekonomi masyarakat.
6. Bebaskan tahanan politik – Menuntut pembebasan aktivis, warga, dan mahasiswa yang ditangkap karena mengekspresikan kritik secara damai demi menjaga kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
7. Desak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat – Menuntut keseriusan negara dalam memiskinkan koruptor dan melindungi hak-hak masyarakat adat dari ancaman konflik agraria serta ekspansi modal.

Presiden Mahasiswa Universitas Merdeka Madiun itu juga menambahkan bahwa gerakan ini diharapkan dapat memantik kesadaran kolektif elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis.

"Pemerintahan yang sehat harus dijalankan oleh figur yang kompeten, bersih, dan bertanggung jawab. Kami akan terus konsisten mengawal jalannya reformasi tata kelola pemerintahan ini," pungkas Zainnur.

Aksi penyampaian pendapat di depan Gedung Negara Grahadi tersebut berlangsung secara dinamis. Aliansi menegaskan akan terus melakukan konsolidasi di tingkat daerah untuk memastikan aspirasi ini didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.