Ratusan Mahasiswa Demo Sepakat Kawal Komitmen DPRD Kota Malang Serahkan Tuntutan ke DPR RI

MALANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang BerGerak (MBG) menyatakan puas setelah DPRD Kota Malang berkomitmen menerima dan meneruskan seluruh tuntutan massa aksi kepada DPR RI. Meski demikian, mahasiswa menilai sejumlah jawaban yang disampaikan anggota dewan dalam forum diskusi masih terkesan normatif dan belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan yang mereka angkat.

Juru Bicara Aliansi Malang BerGerak, Maulana Nazil Al Haq, mengatakan aksi yang digelar kali ini merupakan tindak lanjut demonstrasi sebelumnya pada Senin (15/6/2026), dengan tambahan sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa.

“Terutama yang kami soroti terkait perampasan aset, deforestasi, RUU Polri, semuanya sudah tersampaikan dengan baik,” ujar Maulana usai aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, hasil diskusi dengan DPRD Kota Malang menghasilkan komitmen seluruh fraksi untuk menerima dan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI. Karena itu, massa aksi menilai tujuan utama penyampaian aspirasi telah tercapai.

“Untuk tuntutan, saya rasa massa aksi puas karena semua fraksi bersepakat untuk menyuarakan ini ke pusat,” ungkapnya.

Meski demikian, Maulana mengungkapkan masih banyak peserta aksi yang menilai jawaban sejumlah anggota dewan cenderung normatif dan tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan yang diajukan massa aksi.

“Tapi dari jawaban diskusi, banyak massa yang menilai jawaban yang disampaikan terkesan normatif dan tidak sesuai dengan substansi yang dipertanyakan,” katanya.

Terkait tindak lanjut, Aliansi Malang BerGerak tidak memberikan batas waktu khusus kepada DPRD Kota Malang. Namun, mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses penyampaian aspirasi tersebut melalui para koordinator aksi yang akan melakukan pemantauan secara berkala.

“Tidak ada tenggat waktu yang diberikan oleh massa aksi. Tapi massa aksi berkomitmen untuk selalu mengawal dan melakukan tindak lanjut terhadap tuntutan kami,” jelasnya.

Dalam forum diskusi, mahasiswa juga kembali menyoroti isu keterlibatan anggota dewan dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Maulana, hasil penelusuran massa aksi menemukan adanya pihak yang terhubung dengan pengelolaan dapur MBG, meski sebelumnya disebut tidak ada anggota DPRD yang memiliki SPPG.

“Berdasarkan analisis dari massa aksi, meskipun sebelumnya disampaikan anggota DPRD Kota Malang tidak memiliki SPPG, ternyata setelah kami telusuri ada yang memiliki dapur,” katanya.

Namun demikian, pihaknya memilih fokus pada komitmen DPRD untuk menyampaikan seluruh tuntutan ke tingkat pusat. Menurutnya, hal itu menjadi poin paling penting dari hasil dialog yang berlangsung.

Selain isu MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, Aliansi Malang BerGerak juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang mengedepankan kompetensi dan integritas. Mereka menilai kualitas kepemimpinan menjadi akar dari berbagai persoalan yang terjadi saat ini.

“Yang paling penting pejabat diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas. Karena akar dari masalah adalah kepemimpinan, maka itu menjadi salah satu poin tuntutan kami,” tuturnya.

Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Malang BerGerak tersebut diinisiasi BEM Malang Raya dan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang. Berdasarkan data panitia, peserta aksi berasal dari Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Islam Malang (Unisma), Politeknik Negeri Malang (Polinema), Universitas Islam Raden Rahmat (Unira), Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri), Poltekkes Kemenkes Malang (Polkesma), Universitas Merdeka Malang (Unmer), serta perwakilan BEM dari sejumlah wilayah di Kabupaten Malang.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat sembilan tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut, yakni:

• Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
• Menghentikan program yang tidak efektif dan membebani APBN.
• Mendesak DPR RI dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
• Menolak kebijakan dan revisi regulasi yang berpotensi mengancam demokrasi melalui revisi UU Polri.
• Mendesak DPR RI dan pemerintah mengesahkan RUU Perampasan Aset.
• Menjamin keamanan distribusi obat serta menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat.
• Menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia.
• Melaksanakan reformasi birokrasi berdasarkan meritokrasi dan kompetensi, bukan afiliasi politik.
• Menagih janji DPRD Kota Malang. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.