Sensus Ekonomi Jateng 2026 Dimulai, Gubernur Minta Pelaku Usaha Jujur Soal Data

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi memulai gelaran Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 36.891 petugas diterjunkan ke lapangan untuk memetakan potret perputaran ekonomi di wilayah ini secara akurat.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan faktual kepada petugas. Menurutnya, hasil sensus ini akan menjadi kompas utama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan, menarik investasi, hingga menciptakan lapangan kerja baru.

"Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman dari BPS karena data akan memberikan fakta. Setelah 2,5 bulan, kita bisa memetakan gambaran ekonomi Jawa Tengah seperti apa," ujar Luthfi saat meresmikan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis (18/6/2026).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta jajaran kepala daerah se-Jawa Tengah.

Luthfi menegaskan agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan usaha rumah tangga, tidak perlu cemas atau ragu saat diwawancarai. Ia menjamin seluruh informasi yang masuk akan dijaga kerahasiaannya.

"Dibuka apa adanya, data akan rahasia. Ini murni untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan, tidak ada kaitannya dengan kepentingan perpajakan," tegasnya.

Jateng Pegang Peran Strategis Nasional

Di lokasi yang sama, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa Jawa Tengah memegang peranan krusial dalam perekonomian domestik. Berdasarkan data awal, wilayah ini mengantongi hampir 5 juta unit usaha, atau setara dengan 15,25 persen dari total unit usaha di Indonesia.

"Jika kita berhasil mendata Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita sudah menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia," kata Sonny.

Sonny menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki pendekatan yang berbeda dari periode sebelumnya. Selain durasi pelaksanaan yang lebih panjang (2,5 bulan), sensus kali ini juga menyisir sektor pertanian dan klaster rumah tangga secara langsung.

Langkah door-to-door ke rumah warga dinilai penting lantaran maraknya aktivitas ekonomi digital yang tidak kasat mata dari luar gedung atau ruko fisik.

"Sekarang banyak yang sudah pakai TikTok atau media sosial lain (untuk berbisnis), itu tidak terlihat dari luar. Kita baru bisa mengidentifikasi kalau masuk ke rumah-rumah," jelas Sonny sembari meluruskan bahwa agenda ini berbeda dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tantangan Petugas di Lapangan

Aktivitas pendataan di lapangan yang dijadwalkan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini sudah mulai dirasakan dinamikanya oleh para petugas.

Anastasia Putri, salah satu petugas sensus di Kecamatan Gunungpati, menceritakan pengalamannya. Sejauh ini, ia telah mendata sekitar 20 kepala keluarga. Tantangan terbesar yang ia hadapi adalah sikap skeptis warga ketika ditanya mengenai hal sensitif seperti pendapatan.

"Harapannya ke depan masyarakat bisa lebih terbuka. Petugas pasti datang membawa edukasi terlebih dahulu, baru menanyakan kuesioner. Informasi warga juga dilindungi undang-undang," tutur Anastasia.

Untuk mengantisipasi penipuan dan menjaga kepercayaan publik, Anastasia memastikan setiap petugas yang datang ke rumah warga dibekali dengan atribut resmi, mulai dari rompi khusus, surat tugas, hingga surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat.

Hasil akhir dari Sensus Ekonomi 2026 ini nantinya bakal menjadi cetak biru (blueprint) bagi kebijakan ekonomi nasional maupun daerah, mencakup pembinaan UMKM hingga pemetaan investasi strategis. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.