Advertisement
Peristiwa Daerah

HMI Cabang Banyuwangi dan Aliansi Banyuwangi Menggugat Suarakan Rapuhnya Demokrasi hingga Pendidikan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi bersama Aliansi Banyuwangi Menggugat menggelar aksi depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi dan Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat (19/6/2026).

TIMES Indonesia,
HMI Cabang Banyuwangi dan Aliansi Banyuwangi Menggugat Suarakan Rapuhnya Demokrasi hingga Pendidikan
Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi, Ilham Layli Mursidi saat melakukan orasi aksi. (FOTO : Dokumentasi Istimewa)
A-AA+

BANYUWANGI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi bersama Aliansi Banyuwangi Menggugat menggelar aksi depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi dan Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat (19/6/2026).

Aksi turun ke jalan ini membawa rapor merah bagi pemerintah pusat maupun daerah terkait rapuhnya sistem demokrasi hingga sengkarut di dunia pendidikan saat ini.

Advertisement

Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi, Ilham Layli Mursidi, membongkar berbagai persoalan yang dinilai menjadi bukti carut-marutnya tata kelola pemerintahan saat ini. 

Meski kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto belum genap berjalan dua tahun, masih kata Ilham, masyarakat sudah dihantam rentetan masalah serius. Mulai dari pemborosan anggaran negara, dugaan penyimpangan program, ketimpangan ekonomi, hingga komersialisasi pendidikan yang kian mencekik rakyat.

“Carut-marutnya demokrasi hari ini tidak lepas dari pemimpin yang tidak menghargai proses berpikir dan proses diskusi. Ketika ruang dialog dan kritik tidak lagi dihargai, maka kebijakan yang lahir patut dipertanyakan orientasinya. Jangan sampai kebijakan publik hanya didasarkan pada ambisi politik semata,” tegas Ilham di hadapan ratusan massa aksi.

Menurut Ilham, berbagai kebijakan pemerintah saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh karena belum mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dirinya juga menegaskan, persoalan mendesak seperti maraknya praktik korupsi dalam program pemerintah, lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga sulitnya akses pendidikan murah harus segera diselesaikan demi kesejahteraan rakyat.

“Apalagi Kondisi demokrasi saat ini dinilai mengalami kemunduran. Seperti pidato Presiden Prabowo yang menunjukkan minimnya penghargaan terhadap proses berpikir dan diskusi sebagai fondasi utama dalam sistem demokrasi,” jelasnya.

Advertisement

Dalam kesempatan orasi itu, Ilham juga melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Ternyata otak kita lebih murah daripada kaos kaki yang dibeli BGN,” ujarnya lantang.

Ucapan tersebut kemudian disambut sorak massa aksi sebagai bentuk protes terhadap prioritas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memberikan perhatian serius terhadap dunia pendidikan dan pengembangan intelektual masyarakat.

Aksi yang berlangsung secara bergantian di Kantor DPRD Banyuwangi dan Kantor Pemda Banyuwangi itu turut menyampaikan sejumlah tuntutan yang dibagi menjadi tuntutan nasional dan tuntutan daerah.

Dalam menyuarakan keresahan masyarakat, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan krusial yang terbagi menjadi isu nasional dan kedaerahan. Pada ranah nasional, mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok serta BBM, serta menghentikan praktik militerisme di ranah sipil. 

Mahasiswa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kartu Dosen Menuju Profesor (KDMP), sekaligus mendesak penjaminan pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Sementara untuk isu daerah, aliansi ini menuntut pemerintah daerah agar mengalihkan belanja operasional, khususnya belanja barang dan jasa ke belanja modal yang lebih produktif dan berdampak langsung pada rakyat.

Terakhir, mereka mendesak instansi terkait untuk mengawal sekaligus mengaudit dugaan praktik jual beli seragam maupun atribut sekolah yang kerap terjadi pasca Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Banyuwangi bersama Aliansi Banyuwangi Menggugat berharap pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat lebih serius dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. 

Mereka menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal jalannya demokrasi serta memastikan kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Anggara Cahya
PenulisAnggara CahyaPenulis di TIMES Indonesia yang bergabung sejak 2022. Meliput berbagai topik, antara lain politik, hukum, kriminal, ekonomi, gaya hidup, teknologi, budaya, pemerintahan, serta isu-isu nasional.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia