Sidang Pleno II Munas Konbes NU 2026 Pemaparan Capaian PBNU
Dalam Sidang Pleno II Munas-Konbes NU 2026 di PP Al Falah Ploso Kediri, KH Afifuddin Muhajir menegaskan kembali khitah NU sebagai organisasi keagamaan, bukan politik.
Kediri – Jalannya Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 memasuki Sidang Pleno II yang digelar di Aula Utama Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Minggu (21/6/2026).
Sidang Pleno II ini menghadirkan sejumlah pemateri, di antaranya Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar, dan Syuriyah PBNU Prof. Muhammad Nuh. Agenda ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Di tengah agenda strategis organisasi tersebut, KH Afifuddin Muhajir mengingatkan kembali fondasi dasar yang menjadi prinsip utama bagi Nahdlatul Ulama. Ia menekankan pentingnya menjaga identitas NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di tengah dinamika zaman.
Dalam arahannya, KH Afifuddin mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk terus memegang teguh komitmen sejarah yang telah dirumuskan pada tahun 1984 saat NU memutuskan kembali ke khitah.
"Ada hal-hal yang bersifat harga mati dan ada yang bisa beradaptasi. Di antara yang harga mati adalah bahwa NU ini organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, bukan organisasi politik," tegas KH Afifuddin.
Ia merefleksikan kembali sejarah perjalanan organisasi, termasuk keterlibatan NU dalam panggung politik praktis pada Pemilu 1955. Namun, pasca-keputusan penting tahun 1984, NU telah bertekad untuk kembali ke khitah—yakni jati diri sebagai organisasi yang fokus pada pemberdayaan umat dan dakwah, bukan berkompetisi di jalur politik praktis.
Pancasila sebagai Titik Temu (Kalimatun Sawa)
Selain perihal khitah, KH Afifuddin menyinggung posisi ideologis NU terhadap negara. Bagi NU, dasar negara Pancasila sudah final dan harus dipegang teguh oleh setiap organisasi yang bergerak di Indonesia.
"Pancasila adalah dasar negeri. Maka semua organisasi harus berdasarkan Pancasila. Bagi NU, Pancasila adalah titik temu (kalimatun sawa) antara warga dan negara," ujarnya.
Ia menambahkan, interpretasi NU terhadap Pancasila—khususnya sila pertama—identik dengan nilai-nilai tauhid dalam akidah Islam bagi warga Nahdliyin. Prinsip ini yang dinilai membuat NU kukuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di samping pesan-pesan filosofis, KH Afifuddin memberikan arahan teknis bagi peserta yang akan mengikuti rangkaian sidang komisi. Mengingat padatnya jadwal agenda Munas dan Konbes di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, ia mengimbau peserta untuk memperhatikan rute transportasi internal.
Bagi peserta yang hendak mengikuti Bahtsul Masail dan Sidang Komisi, pihak panitia telah menyiapkan layanan transportasi khusus di pintu luar area aula.
"Untuk menuju lokasi sidang komisi dan Bahtsul Masail, nanti di pintu luar ada mobil yang disiapkan. Silakan langsung menuju lokasi setelah mengikuti rangkaian acara sebelumnya," pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
