Angka Gangguan Mental Tinggi, IPK Indonesia Jatim Dorong Penempatan Psikolog di Puskesmas
Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 20 persen penduduk Indonesia atau 54 juta orang berpotensi mengalami gangguan mental.
SURABAYA – Angka gangguan mental di masyarakat terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengidentifikasi sekitar 20 persen penduduk Indonesia atau sekitar 54 juta orang berpotensi mengalami masalah kesehatan emosional.
Bahkan, prevalensi depresi secara nasional berada di angka 1,4 persen. Di mana kelompok usia muda rentang 15-24 tahun menjadi bagian tertinggi dengan prevalensi 2 persen.
Namun demikian, hanya sekitar 8 persen penderita gangguan mental yang mendapatkan penanganan profesional medis. Antara lain disebabkan stigma sosial serta keterbatasan jumlah psikolog maupun psikiater di masyarakat.
Maka dari itulah, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Jawa Timur (Jatim) mendorong penempatan psikolog klinis berizin resmi di seluruh Puskesmas. Langkah ini merespons tingginya angka gangguan mental masyarakat di tingkat akar rumput tersebut.
Ketua IPK Indonesia Jatim Toetiek Septriasih mengungkapkan, fokus ke depan organisasi ini adalah mengoptimalkan layanan kesehatan jiwa tingkat primer melalui keberadaan psikolog legal.
"Fokus itu diwujudkan dengan keberadaan psikolog klinis di Puskesmas," jelas Toetiek Septriasih usai agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) Pengurus Daerah IPK Indonesia Wilayah Jatim di Surabaya, Minggu (21/6/2026).
Toetiek menegaskan bahwa setiap psikolog klinis di fasilitas kesehatan wajib mengantongi kelengkapan hukum. Dokumen Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) menjadi syarat wajib saat melayani pasien.
"Legalitasnya harus lengkap, yaitu STR yang diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan SIP yang diterbitkan oleh pemerintah kota atau kabupaten setempat," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Cicik Swi Antika turut menambahkan, bahwa penempatan tenaga profesional ini amat dibutuhkan melihat kondisi lapangan terkini.
Terlebih, Dinkes Jatim menemukan lonjakan masalah mental pada kelompok usia dini.
"Hasil pelaksanaan cek kesehatan gratis menunjukkan bahwa hampir 10 persen anak yang telah menjalani skrining mengalami gejala kecemasan dan depresi," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah daerah sedang menyelaraskan layanan kesehatan jiwa ke dalam fungsi dasar Puskesmas. Namun, ketersediaan tenaga psikolog klinis terpantau belum merata di berbagai kawasan.
"Ketersediaan tenaga kesehatan jiwa, termasuk psikolog klinis, belum merata di seluruh wilayah. Terutama pada daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan keterbatasan sumber daya kesehatan," ungkapnya.
Kolaborasi Antarprofesi Kesehatan
Pemerataan layanan tersebut juga dibahas secara lebih komprehensif melalui Muswil IPK Indonesia Wilayah Jatim 2026.
Senada, Ketua Panitia Muswil, Gerdaning Tyas Jadmiko menjelaskan forum ini merupakan agenda rutin organisasi untuk memetakan tantangan ke depan.
"Saat ini kami menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Ikatan Psikolog Klinis Indonesia tahun 2026 yang mana ini agenda empat tahunan sekali," jelasnya.
Ia merinci tema acara tahun ini menekankan semangat bertumbuh dan berkontribusi. Pihaknya sengaja mengajak seluruh praktisi medis turun tangan menuntaskan masalah mental warga Jatim.
"Kami ingin berkolaborasi bukan hanya dari teman-teman psikolog klinis, tapi seluruh tenaga kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat di wilayah Jawa Timur," kata Gerda.
Pada Muswil ini, Toetiek Septriasih kembali terpilih sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah Jatim periode 2026-2030.
Ketua Umum Pengurus Pusat IPK Indonesia R.A. Retno Kumolohadi menantikan terobosan riil dan aksi lapangan dari nakhoda terpilih.
"Siapapun yang terpilih menjadi ketua, diharapkan dapat menjadikan IPK Indonesia lebih maju ke arah perubahan," katanya.
Ia pun menuntut agar organisasi selalu meningkatkan kompetensi. Seluruh program kerja daerah harus sejalan dengan langkah nyata dari pemerintah daerah.
"Pengurus pusat mengharapkan semua program yang dijalankan bersinergi dengan kebijakan dari pemerintah," tandasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.


