Respons Cepat Ahmad Luthfi Atasi Mandeknya Operasional SPBUN Nelayan Tegal

TEGAL – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bergerak cepat memastikan kelancaran pasokan bahan bakar bagi masyarakat pesisir dengan meninjau langsung Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Senin (22/6/2026). Langkah ini diambil guna menjamin para nelayan tidak lagi kesulitan melaut akibat kendala pemenuhan BBM.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Ahmad Luthfi membuka ruang dialog bersama para nelayan sekaligus pengelola SPBUN. Selain membahas distribusi bahan bakar, perbincangan juga menyoroti kendala administratif perizinan hingga masalah teknis pendangkalan area pelabuhan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, menyampaikan apresiasinya atas atensi langsung dari orang nomor satu di Jateng tersebut. Ia membeberkan bahwa fasilitas pengisian BBM tersebut sebenarnya sempat mati suri selama kurang lebih tiga bulan akibat terbentur masalah sertifikasi.

"Kami sangat mengapresiasi respons cepat Pak Gubernur yang langsung mendesak pemerintah pusat agar memberikan kelonggaran operasional SPBUN ini, meski statusnya saat ini masih dalam masa transisi," ungkap Riswanto.

Lebih detail, Riswanto memaparkan hambatan utama terletak pada proses aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal itu terjadi lantaran sertifikat standar yang menjadi syarat mutlak operasional belum sepenuhnya rampung.

Kendati demikian, berkat intervensi dan rekomendasi dari Pemprov Jateng bersama Pemkot Tegal, pihak Pertamina akhirnya memberikan lampu hijau bagi SPBUN untuk kembali melayani nelayan hingga Oktober 2026. Di sisi lain, pengelola tetap diwajibkan menyelesaikan pengurusan sertifikasi yang tertunda tersebut.

Soroti Masalah Pendangkalan dan Daya Tampung Pelabuhan

Tak hanya urusan solar, para nelayan memanfaatkan momentum tersebut untuk mengadukan persoalan krusial lain, seperti pendangkalan alur pelayaran di luar kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara—meliputi Sungai Kaligung (Kalibacin), Kali Kemiri, hingga Kali Sibelis.

Merespons keluhan itu, Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh jajaran dinas terkait untuk mengawal ketat penyelesaian hambatan fisik ini agar produktivitas nelayan tidak terganggu. Namun, ia mewanti-wanti agar seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

"Masalah ini harus segera tuntas (clear). Jangan sampai jalur logistik dan akses utama yang dibutuhkan nelayan tersendat. Namun ingat, pemenuhan izinnya harus tetap berjalan sesuai regulasi baku," tegas Luthfi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, mengakui adanya masalah kelebihan kapasitas (overcapacity) di kolam pelabuhan setempat. Saat ini terdapat sekitar 1.200 kapal aktif yang beroperasi, padahal kapasitas ideal tampung pelabuhan hanya berkisar 600 kapal.

Kondisi tersebut diperparah oleh adanya 18 bangkai kapal sisa insiden kebakaran beberapa waktu lalu yang belum sepenuhnya dievakuasi. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Jateng mengucurkan anggaran senilai Rp150 juta pada tahun anggaran ini khusus untuk mengangkat lima bangkai kapal terlebih dahulu, sementara sisanya akan dibereskan secara bertahap.

"Melalui pembersihan bangkai kapal ini, kami berharap ruang gerak di kolam pelabuhan bisa lebih longgar dan kapasitas tampungnya meningkat," urai Endi.

Ke depan, Pemprov Jateng berkomitmen melakukan penataan kawasan pelabuhan secara holistik dan terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari kepastian operasional SPBUN, pengerukan alur yang dangkal, hingga perluasan kapasitas layanan dermaga. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.