Pengamat Politik UB: Narasi Mahasewa dalam Polemik MBG Berisiko Picu Polarisasi

MALANG – Polemik seputar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang dinilai berpotensi memunculkan risiko sosial jika perdebatan publik dibangun dengan narasi yang provokatif.

Pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menilai kemunculan banner bertuliskan “Usir Mahasewa yang Mengaku Mahasiswa dari Bumi Arema” dalam aksi dukungan terhadap MBG beberapa waktu lalu merupakan bentuk bahasa yang dapat memperuncing perpecahan di tengah masyarakat.

Menurut Wawan, kemunculan banner tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks pertarungan kepentingan yang terjadi dalam arena kebijakan publik.

Di satu sisi terdapat kelompok mahasiswa yang mengkritisi dan meminta program dihentikan, sementara di sisi lain ada kelompok yang mendukung keberlanjutan program, termasuk pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem MBG serta pihak-pihak yang berada di barisan pendukung pemerintah.

“Perbedaan kepentingan dalam kebijakan publik itu sangat mungkin terjadi. Karena itu, munculnya simbol atau ekspresi dukungan maupun penolakan adalah hal yang wajar,” ujar Wawan, Senin (22/6/2026).

Namun demikian, Wawan menilai pemilihan diksi dalam banner tersebut sangat provokatif. Istilah “mahasewa” yang merujuk pada tuduhan bahwa mahasiswa yang melakukan kritik merupakan pihak yang dibayar, menurutnya tidak memiliki dasar yang jelas dan justru berpotensi mendelegitimasi peran mahasiswa sebagai kelompok kontrol sosial.

Berdasarkan pengamatannya, tidak ada dasar untuk mengonfirmasi tuduhan bahwa mereka merupakan “mahasiswa bayaran”.

“Ketika ada tuduhan seperti itu, menurut saya itu bentuk pengingkaran terhadap kehadiran mahasiswa sebagai moral force atau kekuatan moral yang memiliki fungsi mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” katanya.

Wawan menegaskan bahwa yang perlu dikedepankan dalam perdebatan mengenai MBG adalah pertarungan argumentasi, bukan penggunaan bahasa yang menyerang kelompok tertentu.

Menurutnya, setiap pihak berhak menyampaikan alasan mengapa program perlu dilanjutkan atau dihentikan, tanpa harus menggunakan narasi yang berpotensi memicu konflik.

Ia mengingatkan, penggunaan bahasa provokatif memiliki sejumlah konsekuensi sosial. Salah satu yang paling nyata adalah munculnya polarisasi atau pengkutuban di masyarakat.

“Kalimat-kalimat seperti itu bisa memecah solidaritas antarkelompok. Ada pihak yang merasa diserang, ada yang merasa harus membela. Akhirnya masyarakat terbelah antara kelompok pendukung dan kelompok yang merasa menjadi sasaran serangan,” jelasnya.

Selain polarisasi, Wawan juga melihat adanya potensi konflik horizontal apabila narasi semacam itu terus dipelihara dalam ruang publik.

Gesekan dapat terjadi antara mahasiswa dengan kelompok masyarakat atau organisasi lain yang memiliki posisi berbeda dalam menyikapi MBG.

“Risikonya adalah konflik horizontal, potensi perbenturan antarkomunitas lokal. Masing-masing bisa merasa tersinggung atau merasa diserang sehingga memicu ketegangan sosial,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut perlu dihindari mengingat Malang merupakan kota yang kehidupannya sangat ditopang oleh keberadaan mahasiswa. Karena itu, perbedaan pandangan terkait kebijakan publik seharusnya dikelola melalui dialog dan argumentasi yang sehat, bukan melalui stigmatisasi terhadap kelompok tertentu.

“Malang adalah kota yang hidup dari mahasiswa juga. Karena itu, ruang demokrasi dan perbedaan pendapat harus dijaga agar tidak berubah menjadi konflik sosial,” pungkasnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.