Pemkab Banjarnegara Resmi Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan

BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan selama 90 hari, terhitung mulai 22 Juni hingga 19 September 2026.

Keputusan strategis tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi dan Kesiapan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2026 di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara, Senin (22/6/2026). Langkah ini merespons laporan mulainya krisis air bersih di sejumlah desa akibat jebolnya tanggul irigasi serta prediksi BMKG mengenai ancaman kemarau panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menegaskan bahwa penanganan kendala tahunan ini tidak boleh terus-menerus bergantung pada metode konvensional. Ia berharap tradisi droping atau pengiriman air bersih menggunakan mobil tangki dapat diantisipasi dan dikurangi secara signifikan.

Sebagai solusinya, Amalia mendorong pembangunan infrastruktur jangka panjang yang lebih berkelanjutan, seperti pembuatan sumur bor, embung, dan optimalisasi pompa air di wilayah terdampak kekeringan.

"Penanganan kekeringan bukan hanya soal droping air. Kita harus mencari solusi permanen agar di tahun-tahun mendatang, seperti 2027, kekurangan air ini tidak terus berulang," ujar Amalia.

Ia menginstruksikan Bapperida, BPBD, dan BPPKAD untuk segera merumuskan anggaran dan program konkret tersebut. Selain itu, para camat diminta menyiapkan tampungan air strategis demi memudahkan distribusi logistik air di lapangan.

Peringatan BMKG Banjarnegara

Kepala BMKG Banjarnegara, Herri Susanto Wibowo, menyampaikan bahwa fenomena El Nino dengan intensitas moderat hingga berat diprediksi membuat durasi kemarau tahun ini berlangsung lebih lama, yakni berkisar antara 4 hingga 5 bulan. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus.

Bahkan, untuk wilayah tertentu seperti Kecamatan Susukan, masa kekeringan diperkirakan dapat membentang hingga 6 bulan. "Wilayah selatan Banjarnegara tercatat menjadi daerah yang paling awal memasuki masa kering pada awal Juni ini," jelas Herri.

Berdasarkan pemetaan berkala, sejumlah daerah yang masuk dalam zona rawan kekeringan tinggi meliputi Kecamatan Mandiraja, Klampok, Susukan, Purwanegara, dan Bawang. Secara keseluruhan, data historis mencatat ada potensi 62 desa dan 7 kelurahan di 16 kecamatan yang terancam krisis air jika kemarau ekstrem melanda secara merata.

Saat ini, dampak nyata mulai dirasakan warga di Desa Gemuruh dan Desa Serang di Kecamatan Bawang, yang diperparah oleh kerusakan saluran irigasi yang sedang ditangani BBWSSO.

Sekda Ingatkan OPD Teknis

Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarnegara, Hendro Cahyono, menyampaikan apresiasinya kepada BPBD dan PMI yang bergerak mendistribusikan intervensi awal berupa 57 tangki atau setara 285.000 liter air bersih ke wilayah terdampak.

Meski demikian, Sekda mengingatkan OPD teknis lainnya untuk ikut bersiap. Dinas Kesehatan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit khas kemarau. Sementara Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (Dintankanak) diinstruksikan memitigasi risiko gagal panen demi menjaga ketahanan pangan daerah.

Di sisi lain, keterbatasan logistik menjadi tantangan. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Aji Piluroso, mengungkapkan bahwa sisa anggaran bahan bakar minyak (BBM) operasional saat ini tinggal Rp29.000.000. Jumlah tersebut hanya cukup untuk alokasi pengiriman sekitar 97 tangki air. Padahal, jika kekeringan meluas, BPBD bersama PMI harus meluncurkan 18 hingga 20 tangki setiap harinya.

Masalah teknis seperti kekeruhan air dan matinya Hidran Umum (HU) milik PDAM juga menjadi perhatian yang diharapkan bisa segera dibenahi oleh manajemen PDAM.

Menanggapi situasi darurat ini, dukungan mengalir dari berbagai elemen. Kodim 0704 Banjarnegara menyatakan kesiapannya membantu armada pengiriman air serta tengah mengoordinasikan program bantuan 3 unit sumur bor. Polres Banjarnegara juga menyatakan dukungan penuh dan siap menerjunkan personel serta armada tangki.

Kontribusi nyata juga disiapkan oleh Baznas Banjarnegara melalui bantuan kemanusiaan, serta PMI Banjarnegara yang menyiagakan SDM dan teknologi filtrasi air bersih.

Dukungan politik dan kebijakan anggaran juga ditegaskan oleh Komisi 3 DPRD Banjarnegara. Anggota DPRD Banjarnegara, Ibrahim, menyatakan pihak legislatif siap mendukung penuh pergeseran anggaran yang diajukan bupati demi kepentingan masyarakat luas. Namun, ia memberikan catatan kritis agar proyek sumur bor nantinya benar-benar ditempatkan di lokasi desa yang memiliki potensi sumber air bersih yang kuat dan dekat dengan pemukiman terdampak.

Pompa Air Geolistrik

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Firman Sapta Ady, menambahkan bahwa untuk mengantisipasi kekeringan di kantong-kantong daerah rawan, khususnya lahan pertanian, pihaknya telah membuat beberapa sumur bor dengan teknologi geolistrik berkedalaman 80 hingga 100 meter.

Di beberapa titik, fasilitas tersebut berfungsi dengan baik dan tidak hanya digunakan untuk pertanian, tetapi juga untuk konsumsi air minum. Contohnya di Desa Parakan, Pucungbedug, dan Petir (Kecamatan Purwanegara), serta Desa Penarusan Wetan dan Derik (Kecamatan Susukan).

"Sesuai saran Bupati, sistem seperti ini perlu dikembangkan lebih banyak lagi di kawasan daerah kekeringan untuk menopang sumber air bersih BPBD maupun PMI saat droping air bersih," kata Firman. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.