Morotai Naik Kelas, Skor IPKP 0,9 Dibidik Tembus Maju, BNPP-RI: Data Valid Jadi Kunci

MOROTAI – TIMESINDONESIA,MOROTAI – Beranda NKRI kembali diukur. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) menggelar rapat Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 2026 di Aula Lantai II Kantor Pemerintahan Terpadu, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Morotai berkembang sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane, Deputi II BNPP-RI Irjen Pol Edfrie Richard Maith beserta tim, Sekretaris Daerah M. Umar Ali, Kepala Bandara Pittu Gunandi Siswo Pamungkas, unsur Forkopimda, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Wakil Bupati Rio Christian Pawane membuka sambutan dengan menegaskan pentingnya pengukuran kawasan perbatasan.

“Melalui kegiatan ini, kita dapat melihat capaian yang telah diraih sekaligus mengetahui bagian mana yang masih membutuhkan pembenahan bersama,” tegasnya.

Menurut Rio, data menjadi kompas dalam menentukan arah pembangunan kawasan perbatasan.

Ia juga mengingatkan bahwa status Kawasan Strategis Nasional bukan jaminan otomatis bagi kemajuan daerah. Pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

“Kehadiran bapak dan ibu hari ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi,” ujarnya.

Rio meminta seluruh OPD dan instansi terkait mendukung penuh proses pengumpulan data yang dilakukan tim BNPP-RI.

“Berikan data yang akurat. Hasilnya akan menentukan gambaran pengelolaan kawasan perbatasan Morotai ke depan,” pesannya.

Sementara itu, Deputi II BNPP-RI Irjen Pol Edfrie Richard Maith menyampaikan posisi strategis Morotai dalam pembangunan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menetapkan 22 Pusat Pengembangan Kawasan Perbatasan (PPKP) sebagai lokus prioritas pembangunan wilayah perbatasan. Daruba, Pulau Morotai, termasuk dalam daftar tersebut sehingga menjadi salah satu beranda depan NKRI yang mendapat perhatian nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, IPKP Daruba mencapai nilai 0,9 dengan kategori cukup. Menurut Edfrie, fungsi pusat pertumbuhan sudah berjalan, namun masih memerlukan peningkatan dan penyempurnaan di berbagai sektor.

Target pada 2026 adalah meningkatkan capaian tersebut ke kategori yang lebih baik.

Pemerintah pusat juga mendorong delapan klaster pemberdayaan. Untuk Morotai, tiga program utama yang menjadi prioritas adalah Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program-program tersebut difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan pesisir, dan penyediaan hunian yang layak.

Morotai dinilai memiliki modal besar untuk berkembang. Kekayaan sumber daya laut dan potensi perikanan yang kuat dapat mendukung ketahanan pangan serta ekonomi kelautan.

Di sisi lain, potensi pariwisatanya juga berkelas dunia, mulai dari pantai, pulau-pulau kecil, wisata bahari, hingga situs sejarah Perang Dunia II. Kedua sektor tersebut menjadi motor pertumbuhan daerah.

Edfrie menegaskan bahwa pengukuran IPKP 2026 bukan sekadar formalitas.

“Ini merupakan instrumen evaluasi efektivitas pembangunan. Hasilnya menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta sinkronisasi dukungan kementerian dan lembaga,” paparnya.

BNPP-RI meminta seluruh instansi mengisi survei berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

“Jangan mengisi data tanpa berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Ada variabel sarana medis, tenaga kesehatan (nakes), dan alat kesehatan (alkes). Jika dituliskan lengkap padahal belum tersedia, maka usulan tersebut tidak dapat menjadi rekomendasi bagi Bappenas maupun kementerian terkait,” tegas Edfrie.

Tim BNPP-RI menargetkan pengolahan data selesai dalam waktu satu bulan. Selanjutnya, laporan akan diserahkan kepada Bappenas untuk diteruskan kepada kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan program pembangunan.

Dengan demikian, berbagai usulan pembangunan dari Morotai berpeluang masuk dalam program prioritas nasional.

Edfrie juga meminta agar rekomendasi hasil pengukuran tahun sebelumnya tidak berhenti sebagai dokumen semata.

“Tindak lanjuti secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor. Dengan sinergi yang kuat, IPKP Daruba dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang maju, kompetitif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

BNPP-RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, OPD, Forkopimda, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kerja sama dan komitmen kita harus melahirkan langkah nyata. Jaga wilayahnya dan sejahterakan masyarakatnya,” tutup Edfrie. (*)

  

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.