Jateng Libatkan BUMDes dan Koperasi Desa Perkuat Ekosistem Makan Bergizi Gratis

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyiapkan strategi agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai tulang punggung rantai pasok pangan program tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, desa harus mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan Program MBG, mulai dari menghimpun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan hingga menyalurkannya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, keterlibatan desa akan menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas karena nilai tambah dari program tersebut dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.

"Kami sangat mendukung kerja sama yang telah dibangun. Namun jangan berhenti pada penandatanganan MoU saja. Harus ada cek, recheck, dan final check agar program ini benar-benar membumi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Luthfi di sela penandatanganan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP Papdesi, di Semarang, Sabtu (27/6/2026).

Selain menjadi pemasok bahan pangan, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih mampu mengelola SPPG secara langsung. Dengan demikian, rantai pasok Program MBG, mulai dari produksi hingga distribusi makanan bergizi, dapat dikelola oleh masyarakat desa.

Luthfi juga mengusulkan agar operasional dapur SPPG menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, seperti Compressed Natural Gas (CNG), sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efisien sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Program MBG di provinsi tersebut akan melayani lebih dari sembilan juta penerima manfaat melalui 4.382 SPPG. Di sisi lain, Jawa Tengah telah memiliki lebih dari 8.500 Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai menjadi modal penting dalam membangun ekosistem pangan berbasis desa.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun kendala dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, pemanfaatan potensi dan produk unggulan lokal harus menjadi prioritas agar program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan seluruh SPPG harus memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di desa.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai penggerak ekonomi desa sehingga bahan pangan untuk Program MBG semestinya dipasok dari desa itu sendiri.

"SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain apabila potensi tersebut tersedia di desa," tegas Zulkifli.

Ketua DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Wargiyati, mengatakan sinergi antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan permintaan terhadap hasil produksi masyarakat.

"Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat menjadi pemasok utama bahan pangan sesuai potensi masing-masing desa. Dengan begitu, roda perekonomian desa terus bergerak dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat," katanya.

Penguatan ekosistem MBG tersebut ditandai dengan penandatanganan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP Papdesi, sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara Papdesi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, dan SPPG dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.