Aktivis UB Sebut MBG Tak Menjawab Persoalan Pendidikan, Ini Alasannya
Mahasiswa Antropologi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Mohammad Rafi Azzamy menyebut persoalan utama kepemimpinan Prabowo bukan terletak pada dugaan sikap otoriter, melainkan pada apa yang ia sebut sebagai “penyakit kebodohan yang akut” yang menurutnya
MALANG – Kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disampaikan Aktivis sekaligus Mahasiswa Antropologi Universitas Brawijaya (UB), Mohammad Rafi Azzamy, dalam forum diskusi bertajuk "Reset MBG" yang digelar TIMES Indonesia, Selasa (7/7/2026).
Dalam paparannya, Rafi menilai persoalan utama pemerintahan Prabowo bukan semata terkait isu otoritarianisme, melainkan paradigma kebijakan yang menurutnya keliru, khususnya di bidang pendidikan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rafi membuka pemaparannya dengan mengutip pemikiran filsuf pendidikan Henry Giroux, yang menyatakan bahwa bentuk buta huruf modern bukan lagi ketidakmampuan membaca buku, melainkan ketidakmampuan membaca realitas sosial.
Menurutnya, pemikiran tersebut relevan untuk menggambarkan cara pemerintah memandang persoalan bangsa.
"Yang paling menjadi problem dari Presiden kita, Prabowo Subianto, bukan soal otoriternya, tapi soal kebodohan yang akut. Ini analisis yang sudah kami lakukan berbulan-bulan," ujar Rafi.
Ia mengatakan sebagian kalangan selama ini lebih banyak menyoroti dugaan kecenderungan otoritarianisme pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar justru berada pada paradigma penyusunan kebijakan publik.
Soroti Program MBG
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Rafi, pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan pendidikan dengan menganggap pemberian makanan secara otomatis mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Seolah-olah tanpa Prabowo anak-anak tidak bisa makan. Lalu ketika pendidikan bermasalah, solusinya cukup kasih makan. Itu cacat pikir yang sangat fatal," katanya.
Rafi menjelaskan bahwa perkembangan peradaban manusia lebih banyak ditentukan oleh kreativitas dan kemampuan berpikir daripada sekadar pemenuhan kebutuhan pangan.
Ia mengutip pandangan antropolog Agustí Fuentes dalam buku Creative Spark, yang menyebut kreativitas sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan manusia bertahan sekaligus membangun peradaban.
Karena itu, menurutnya, investasi terbesar negara seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan pengembangan kapasitas intelektual masyarakat.
Kritik Efisiensi Anggaran Pendidikan
Rafi juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pendidikan tinggi yang dinilainya berdampak terhadap kualitas layanan pendidikan.
Ia mencontohkan Universitas Brawijaya yang, menurutnya, mengalami penurunan alokasi anggaran dari sekitar Rp330 miliar menjadi Rp180 miliar pada 2025. Kondisi tersebut disebut berdampak pada operasional kampus hingga memunculkan wacana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
"Dosen masih banyak yang gajinya di bawah UMR, anggaran pendidikan dipotong, sementara dana dialihkan ke program-program yang menurut kami bermasalah," ujarnya.
Selain MBG, Rafi juga mengkritik pembentukan Koperasi Merah Putih yang dinilainya berpotensi menambah beban pemerintah desa melalui skema pembiayaan yang melibatkan perbankan.
Ia berpendapat arah kebijakan pemerintah saat ini lebih berorientasi pada pemberian bantuan langsung dibandingkan menyelesaikan persoalan mendasar di sektor pendidikan.
"Kalau ingin meningkatkan kualitas pendidikan, yang diperbaiki adalah akses sekolah, kualitas guru, pemerataan pendidikan, bukan menyederhanakan semuanya dengan memberi makan," tuturnya.
Di akhir pemaparannya, Rafi juga mengkritisi paradigma pelaksanaan MBG yang menurutnya menggunakan pendekatan menyerupai konsep New Public Management, yakni negara diposisikan layaknya korporasi yang menyediakan layanan kepada masyarakat.
Ia menilai penggunaan istilah "gratis" dalam Program MBG kurang tepat karena pembiayaan program tersebut bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
"Pemerintah seolah memberi sesuatu secara cuma-cuma, padahal seluruh anggarannya berasal dari rakyat sendiri melalui pajak," pungkasnya.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
