Optimalkan Dana DBHCHT, Pemkab Lamongan Hadirkan Program Strategis Nasional dari Hulu ke Hilir untuk Petani
Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran DBHCHT sebesar Rp9,5 miliar untuk dua program ketahanan pangan, termasuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kedungpring.
LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan berupaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui dua program kerja utama yang didanai oleh anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Program ini diintegrasikan untuk menyokong ketahanan pangan daerah dari sektor hulu hingga hilir.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, menjelaskan bahwa total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung ketahanan pangan ini mencapai Rp9.507.472.000. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam dua klaster program kerja utama.
"Langkah ini kami bagi menjadi dua fokus. Pertama, program yang mencakup aspek hulu hingga hilir, mulai dari pelatihan pembibitan, pelatihan pascapanen, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembangunan jalan produksi," kata Sugeng di Lamongan.
Untuk menyokong program pertama ini, Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran peningkatan kualitas bahan baku sebesar Rp7.507.472.000.
"Sedangkan untuk program kedua, fokus pada pembinaan lingkungan sosial dengan alokasi sebesar Rp2.000.000.000, yang diwujudkan melalui pengadaan pupuk organik cair (POC) guna membantu pemenuhan nutrisi tanaman para petani," ujarnya.
Pengawasan Fisik Jalan Usaha Tani
Implementasi konkret dari pembangunan infrastruktur jalan produksi pada program pertama salah satunya menyasar wilayah Kecamatan Kedungpring. Untuk memastikan realisasi anggaran DBHCHT tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan melakukan peninjauan dan pengawasan fisik secara langsung di Dusun Sawan, Desa Majenang.
Dalam pemeriksaan fisik terhadap proyek Jalan Usaha Tani (JUT) yang telah rampung 100 persen ini, tim dinas melakukan pengukuran volume hingga pengujian ketebalan beton menggunakan metode core drill.
"Kami melakukan pengawasan langsung di titik lokasi garapan JUT ini. Secara kontrak, mestinya panjang jalan ini 106 meter dengan lebar 3 meter. Setelah kami cek bersama tim, hasilnya aman, bahkan ada kelebihan volume sedikit," ujar Mugito.
Lebih lanjut, Mugito menegaskan bahwa pengujian ketebalan dilakukan secara transparan menggunakan peralatan standar yang akurat agar kualitas di lapangan tetap terjaga. Dari standar ketebalan yang diwajibkan sebesar 15 sentimeter, hasil pengeboran sampel di titik 36 meter menunjukkan hasil mencapai 16 hingga 17 sentimeter.
"Ini pembuktian fisik karena diuji dengan alat standar. Kami berterima kasih kepada pihak kontraktor atas komitmen kualitas ini," ucapnya.
Di akhir peninjauan, Mugito berpesan kepada perangkat desa dan Kelompok Tani (Poktan) Dusun Sawan, Desa Majenang, agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan fasilitas JUT ini bersama-sama. Sinergi program hulu-hilir dari dana DBHCHT ini diharapkan mampu mempermudah akses transportasi, menekan biaya logistik pascapanen, dan meningkatkan taraf ekonomi petani di Kabupaten Lamongan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
