Tanggul Lumpur Sidoarjo Turun 0,5 Meter per Tahun, Jalur KA dan Jalan Nasional Terancam
PPLS melakukan peninggian darurat pada tanggul P10D Lumpur Sidoarjo yang mengalami penurunan tanah 0,5 meter per tahun guna melindungi Jalan Raya Porong.
SIDOARJO – Luberan lumpur di kawasan P10D Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) mengungkap ancaman baru di kawasan terdampak. PPLS menyatakan tanggul di titik tersebut mengalami penurunan tanah (land subsidence) rata-rata 0,5 meter per tahun, sehingga berpotensi membahayakan jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong yang berada di sekitarnya.
Luberan yang terjadi sejak Jumat (10/7/2026) itu kini ditangani secara darurat dengan meninggikan tanggul untuk mencegah meluasnya genangan. Lokasi P10D sendiri berada di sisi utara dan barat pusat semburan, kawasan yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto, mengatakan penurunan tanggul dipengaruhi kondisi geologi Sidoarjo yang merupakan kawasan endapan sedimen dengan daya dukung tanah rendah. Selain itu, keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek, turut memengaruhi stabilitas struktur tanggul.
"Penurunannya rata-rata untuk titik ini sekitar 0,5 meter per tahun. Dari total 11 kilometer tanggul, kondisinya bervariasi dan sisi barat memang relatif lebih rawan dibanding sisi lainnya," ujar Arif, Senin (13/7/2026).
Menurut Arif, saat ini PPLS masih melakukan peninggian tanggul darurat sekitar satu meter sembari menghitung kembali elevasi yang dibutuhkan untuk penanganan permanen.
"Ini penanganan darurat. Setelah itu akan kami hitung kembali sampai elevasi berapa peninggian tanggul yang dibutuhkan agar lebih aman," katanya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta penanganan dilakukan secepat mungkin agar tidak membahayakan masyarakat maupun infrastruktur vital di sekitar lokasi.
"Segera carikan solusinya dan selesaikan agar warga kami selamat. Bencana 20 tahun lalu belum benar-benar selesai, jangan sampai terulang kembali," tegas Mimik.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat berdampak luas terhadap sektor transportasi dan perekonomian. Kawasan tersebut berada di dekat jalan nasional dan jalur kereta api yang menjadi urat nadi mobilitas warga maupun distribusi logistik.
"Kalau tidak segera ditanggulangi, ini bisa menghambat transportasi publik dan logistik. Dampaknya tidak hanya bagi Sidoarjo, tetapi juga perekonomian Jawa Timur hingga nasional," pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
