Bupati Mojokerto Ajak Pengemudi Ojol Mojokerto Jadi Mitra Berantas Rokok Ilegal
Bupati Mojokerto Gus Barra menggandeng pengemudi ojol sebagai mitra strategis untuk mencegah peredaran rokok ilegal dalam sosialisasi DBHCHT 2026.
MOJOKERTO – Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa mengajak para pengemudi ojek online (ojol) menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Dengan mobilitas yang tinggi dalam aktivitas pengiriman barang, pengemudi ojol dinilai memiliki peran penting untuk mempersempit ruang gerak distribusi Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini dalam acara Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai kepada Pemangku Kepentingan melalui Forum Tatap Muka kepada Pengemudi Ojek Online se-Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto itu merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada bidang penegakan hukum. Sebanyak 50 pengemudi ojol mengikuti sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Polres Mojokerto, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
Gus Barra menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan bersama. Praktik tersebut tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan pelaku usaha yang telah mematuhi ketentuan perundang-undangan.
"Upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum, pengawasan bersama, penyampaian informasi yang benar, serta keberanian untuk melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan," tegas Gus Barra.
Menurutnya, pengemudi ojol memiliki posisi strategis karena setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat dan terlibat dalam aktivitas distribusi barang. Oleh karena itu, mereka diharapkan mampu mengenali ciri-ciri barang kena cukai ilegal, memahami ketentuan pengangkutan, serta tidak terlibat dalam distribusi barang yang melanggar ketentuan.
"Saya tidak berharap saudara-saudara menjadi aparat penegak hukum. Namun, saya berharap saudara-saudara menjadi mitra pemerintah yang memiliki kepedulian, meningkatkan kewaspadaan, serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tidak menjadi jalur peredaran barang kena cukai ilegal. Sikap kehati-hatian dalam menerima maupun mengirimkan barang merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung penegakan hukum," ujarnya.
Gus Barra mengajak seluruh peserta menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing dengan memberikan pemahaman yang benar kepada keluarga, rekan kerja, maupun masyarakat agar tidak membeli, menjual, mengedarkan, ataupun membantu distribusi rokok ilegal.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, M. Taufiqurrahman mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pengemudi ojol mengenai ketentuan di bidang cukai sekaligus membangun kesadaran hukum agar tidak terlibat dalam distribusi barang ilegal.
Menurutnya, sasaran sosialisasi dilakukan secara bertahap kepada berbagai elemen masyarakat. Pada tahun sebelumnya, kegiatan serupa menyasar organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, seperti GP Ansor, Banser, Muhammadiyah, Karang Taruna, hingga Senkom.
"Tahun ini, edukasi difokuskan kepada komunitas pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dalam aktivitas pengiriman barang," terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Taufiqurrahman juga memaparkan hasil operasi bersama Bea Cukai Sidoarjo. Selama semester pertama tahun 2026, petugas berhasil mengamankan sebanyak 2.566 bungkus rokok ilegal atau setara 31.580 batang dengan estimasi nilai barang sekitar Rp31,58 juta.
"Sementara pada operasi sebelumnya, petugas juga menyita 4.598 bungkus atau sekitar 90.330 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai mencapai Rp90,33 juta," ungkap Taufiq.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan barang kena cukai ilegal semakin meningkat guna memperkuat penegakan hukum dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
