Tanggul Lapindo Berstatus Kritis, Anggota DPRD Jatim Desak Audit Fisik Berkala
Anggota Komisi E DPRD Jatim dr. Benjamin Kristianto memperingatkan kondisi kritis tanggul Lapindo Sidoarjo dan mendesak pemerintah lakukan audit fisik.
SURABAYA – Bayang-bayang bencana luapan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo kembali menjadi perhatian serius. Sifat anomali geologi yang tidak menentu memaksa pemerintah untuk tidak lagi menggunakan pendekatan pasif, mengingat tekanan tinggi dari bawah perut bumi dilaporkan terus mencari celah dan mengancam daya tahan tanggul yang kini berfungsi sebagai bendungan raksasa.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto mengingatkan bahwa benteng pertahanan buatan manusia tersebut saat ini berada dalam kondisi kritis. Ia menggarisbawahi adanya bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa memicu bencana baru jika pemerintah daerah maupun pusat abai melakukan audit kelayakan fisik secara berkala.
"Kita semua harus paham, keberadaan tanggul Lapindo ini dipicu oleh tekanan yang sangat tinggi dari bawah bumi. Cairan gas alam dan lumpur itu keluar masif. Sekarang lubang itu didiamkan dan menjadi bendungan. Masalahnya, secara alami, air maupun udara akan selalu mencari lubang untuk keluar jika tekanan di bawah sedang tinggi," ujar dr. Benjamin, Senin (13/7/2026).
Menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, fluktuasi tekanan bumi secara langsung akan menambah debit dan beban hidrostatis pada dinding penahan. Oleh karena itu, ia mendesak Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jatim, dan Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah taktis guna menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sekitar.
Dua Rekomendasi Taktis Penguatan Tanggul
Legislator Gerindra ini mendorong dua poin utama untuk segera direalisasikan pemerintah. Pertama, penguatan serta pembetonan struktur bendungan secara menyeluruh karena kapasitas beban yang ditampung sudah berubah total. Kedua, merumuskan manajemen pembuangan aliran material berbasis kajian sains.
"Membuang aliran lumpur ke laut tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban jangka panjang. Kita harus menghitung debit laut. Air bertemu air itu berlaku hukum bejana berhubungan; kalau permukaan air laut naik atau pasang, aliran dari bendungan ini pasti mandek. Pemerintah harus segera memikirkan opsi pompa tambahan atau rekayasa teknologi agar bendungan ini benar-benar aman," tambahnya.
Di sisi lain, Benjamin juga meminta warga yang tinggal di perimeter terdampak untuk tidak panik, namun tetap menaikkan level kewaspadaan ke tingkat tertinggi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan mandiri menjadi kunci mitigasi tercepat saat ini.
"Masyarakat di sekitar tanggul kami imbau untuk tetap tenang, namun tolong bantu pantau lingkungan sekitar. Jika melihat ada tanda-tanda keretakan sekecil apa pun pada dinding tanggul, segera informasikan kepada aparat atau pemerintah terkait. Jangan sampai retakan kecil yang telat ditangani berubah menjadi bencana besar akibat tanggul yang jebol," pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
