Sekda Jateng Tekankan Penguatan Keamanan Siber untuk Lindungi Data Pemerintah
Sekda Jateng Sumarno menegaskan pentingnya memperkuat keamanan siber untuk melindungi data pemerintah dari ancaman peretasan dan mendukung implementasi pemerintahan digital.
SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan pentingnya memperkuat keamanan siber (cyber security) guna melindungi data pemerintah dari ancaman peretasan, intervensi, maupun perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pesan tersebut disampaikan Sumarno saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintahan Digital Jawa Tengah di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (21/7/2026). Ia hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Menurut Sumarno, transformasi digital merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Digitalisasi memungkinkan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, tepat, transparan, dan efisien.
"Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita punya tanggung jawab memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat, dan lebih transparan," kata Sumarno.
Ia menambahkan, digitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, mulai dari pengelolaan keuangan, aset, hingga sumber daya lainnya.
Di balik berbagai manfaat tersebut, Sumarno mengingatkan adanya ancaman terhadap sistem elektronik pemerintah yang perlu diantisipasi secara serius.
"Data ini sangat berharga. Apalagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan, tentu data ini sangat penting. Jangan sampai data yang dikelola secara elektronik dirusak oleh orang lain, diintervensi, atau dibobol," tegasnya.
Menurutnya, ancaman terhadap sistem digital sering kali tidak terlihat berbeda dengan sistem manual yang relatif lebih mudah mendeteksi penyalahgunaan. Karena itu, penguatan keamanan siber harus menjadi bagian utama dalam implementasi pemerintahan digital.
"Cyber security ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Patroli dan pengamanan sistem harus selalu dilakukan," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Lilik menjelaskan, hasil evaluasi SPBE tahun 2025 menunjukkan sejumlah daerah di Jawa Tengah telah meraih predikat memuaskan, di antaranya Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kudus, dan Rembang. Meski demikian, masih ada daerah yang perlu didorong untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong lahirnya komitmen bersama antarpemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam implementasi pemerintahan digital. Daerah yang telah memiliki capaian baik diharapkan dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik kepada daerah lain sehingga kualitas layanan publik berbasis digital di Jawa Tengah semakin merata, aman, transparan, dan akuntabel. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
